Halmahera Selatan
Bupati Halmahera Selatan Akui Ditegur BKN Gegara Banyak Pimpinan OPD Belum Definitif
Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba mengaku ditegur BKN lantaran banyak pejabatnya masih berstatus Plt atau belum defenitif.
Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Mufrid Tawary
TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba mengaku ditegur BKN lantaran banyak pejabatnya masih berstatus Plt atau belum defenitif.
Sehingga, saat ini Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) sedang merancang rencana pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) untuk melaksanakan seleksi jabatan eselon II pada belasan OPD.
"Kita sedang rancang dan koordinasi ke BKN, karena memang kita juga mendapatkan teguran dari BKN terkait lamanya posisi Plt yang menduduki jabatan-jabatan eselon II," ungkap Bassam, Kamis (22/2/2024).
Bassam mengatakan Pemkab Halmahera Selatan bakal tetap berkoordinasi dengan BKN guna mendapat kepastian seleksi jabatan eselon II dalam waktu dekat.
Ia juga menambahkan, semua pejabat termasuk yang saat ini masih menjadi pelakasana tugas atau Plt di OPD memiliki peluang untuk mengikuti seleksi tersebut.
"Jadi semua punya peluang, karena ada proses verifikasi. Kemudian saya rasa kita akam objektif dalam seleksi nanti," tandasnya.
Baca juga: Hasan Ali Bassam Kasuba Sumbang 50 Juta ke Masjid Nurul Huda Desa Pasimbaos Halmahera Selatan
Diberitakan sebelumnya, Plt Kepala BKPPD Halmahera Selatan Abdillah Kamarullah mengatakan ada 12 jabatan eselon II pada 12 OPD yang akan diseleksi.
Seleksi ini akan dilaksanakan secara terbuka kepada ASN yang pangkat dan golongannya telah memenuhi.
Meski begitu, ia mengaku belmu bisa memastikan waktu pelaksanaan seleksi tersebut. Namus seleksi direncanakan dimulai tahun ini juga.
"Saat ini sudah ada arahan dari Pak Bupati (Bassam Kasuba) untuk segera dilakukan seleksi terbuka. Hanya saja waktunya kapan itu belum di tentukan," ujar Abdillah, Jumat (19/1/2024) lalu. (*)
Budiman Sudjatmiko Dijadwalkan Hadiri Pelantikan Pengurus APDESI Halmahera Selatan |
![]() |
---|
Kejari Halmahera Selatan Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Dana Puskesmas |
![]() |
---|
Pandangan Tabrani Mutalib Soal 14 Pimpinan OPD di Halmahera Selatan Berstatus Plt |
![]() |
---|
DBH Rp109 Miliar Dipangkas, Akademisi Saran Bupati Halmahera Selatan Efisiensi Kegiatan OPD |
![]() |
---|
Operasi Gabungan, Samsat Halmahera Selatan Dapat Rp 84 Juta Lebih |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.