Tutup Bimtek SIPD RI, Bendahara dan Kasubag Perencanaan di Morotai Diminta Aplikasikan dengan Baik

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Mewakili Pj Bupati Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, Plt Sekda Pulau Morotai, Suriani Antarani menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) pemanfaatan aplikasi Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Bimtek selama tiga hari itu, di ikuti seluruh, Bendahara dan Kasubag Perencanaan di seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai.

Dihadiri, Plt Sekretaris Daerah, Suriani Antarani, para narasumber Tim Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, pimpinan OPD, bertempat di Ruang rapat kantor DPRD Morotai, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Rabu (6/3/2024)

Dalam sambutannya Pj Bupati Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, dibacakan Plt Sekda, Suriani Antarani mengatakan.

Baca juga: Jalani Evaluasi Triwulan III, Periode Kedua, Pj Bupati Morotai Maluku Utara Diapresiasi Kemendagri

Selaku Pemkab Pulau Morotai, sangat mengapresiasi dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada tim dari Ditjen bina keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),

Juga seluruh pimpinan OPD serta pejabat perencanaan dan bendaharawan yang dengan sungguh-sungguh mengikuti bimbingan teknis pemanfaatan SIPD-RI.

Adanya itu, Suriani berharap, apa yang sudah diperoleh selama dua hari kemarin dalam bentuk praktik, maupun diskusi terkait sistem informasi pemerintahan Daerah, benar-benar dijalankan, dalam tata kelola keuangan sejak perencanaan, penganggaran hingga penatausahaan.

Agar setiap dinamika serta tantangan dalam implementasi SIPD di daerah, dapat disikapi dengan bijak oleh semua pihak, demi kesuksesan reformasi birokrasi, dalam bidang digital untuk menyatukan aplikasi-aplikasi pengelolaan keuangan di daerah ke dalam aplikasi umum SIPD-RI.

"Kami berharap, niat baik dari rekan tim dari Ditjen Bina Keuangan Daerah, serta seluruh pimpinan OPD, pejabat perencana, dan bendahara, agar mengupayakan bersama di masing-masing OPD, sehingga SIPD RI benar-benar menjadi aplikasi umum yang kita manfaatkan, "harapnya.

"Sebagai tools dalam pengelolaan keuangan daerah di morotai. kami juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan bottleneck yang menghambat proses implementasi SIPD-RI di morotai, baik dengan pihak bank, maupun pihak-pihak
lain yang berkaitan, "sambung Suriani.

Baca juga: Jelang Ramadhan 2024, TPID Pemkab Morotai Sulawesi Utara Bahas Ketersediaan Bahan Pokok

Menurutnya, sejauh yang sudah dapat dilakukan baik dalam penatausahaan maupun akuntansi pelaporan (Aklap), kedepannya akan diupayakan untuk mendapat progres positif untuk menerapkan SIPD RI di Pulau Morotai.

Bahwa dalam evaluasi kemarin, lanjutnya, juga direkomendasikan oleh Itjen Kemendagri untuk segera mengoptimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
Daerah (Etpd).

"Saya berharap, implementasi SIPD-RI secara penuh dan Etpd di morotai dapat kita lakukan secara simultan untuk mendapatkan hasil tata laksana keuangan daerah yang lebih baik kedepannya, "pungkasnya. (*)