Plt Gubernur Maluku Utara Dipanggil Kemendagri atas Aduan Masyarakat

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Plt Gubernur Al Yasin Ali bersama sejumlah pejabat tinggi pratama Pemprov Maluku Utara dipanggil menghadap ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, pada Kamis (4/4/2024).

Pemanggilan itu  termuat dalam dua surat undangan dari Kemendagri bernomor 700.1.2.4/783/IJ dan 700.1.2.4/782/IJ yang ditandatangani Inspektur Jenderal Tomsi Tohir.

Masing-masing undangan terlampir daftar pejabat yang akan dimintai klarifikasi. Dalam undangan yang bersifat penting itu, para pejabat diwajibkan datang tanpa diwakili orang lain.

Sesuai isi surat, Plt Gubernur dan jajarannya dipanggil ke Jakarta dalam rangka klarifikasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaran pemerintahan.

Baca juga: OJK dan BSI Sosialisasi Keuangan Syariah di Pasantren Tahfizhul Qur’an Hidayatullah Ternate

Plh Kepala BPKAD Maluku Utara, Fitriawati Abdul Muthalib saat dikonfirmasi membenarkan adanya undangan tersebut dari pihak Mendagri.

"Iya betul ada surat, jadi besok saya ke Jakarta memenuhi undangan pemanggilan Kemendagri," singkat dia, saat ditemui di Sofifi, Selasa (2/4/2024).

Sekadar diketahui, kebijakan promosi dan demosi yang dilakukan Plt Gubernur kepada Sekprov dan sejumlah pimpinan OPD dianggap improsedural. Namun, Plt Gubernur mengklaim kebijakan yang diambil berdasarkan arahan Kemendagri.

Adapun pejabat yang turut dipanggil yakni, Plh Sekretaris Daerah, Asisten 1, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Plh Kepala Inspektorat, Plh Kepala BPKAD, Plh Kepala Bappeda, Direktur RSUD CB Ternate, Samsuddin A Kadir, Nirwan MT Ali, Ahmad Purbaya, dan Sarmin S Adam.(*)