Dipantau KPK, Sekda Halmahera Selatan Minta OPD Akomodir Seluruh Usulan Program 2025 ke RKPD

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Sekda Halmahera Selatan, Maluku Utara, Safiun Radjulan meminta semua OPD memasukkan seluruh usulan program kegiatan tahun 2025 ke Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sementara dirancang.

Permintaan itu disampaikan Safiun saat membuka kegiatan Forum OPD dalam rangka penyusunan rancangan RKPD tahun 2025 di Hotel Buana Lipu, Kecamatan Bacan, Rabu (3/4/2024).

"Semua program dan kegiatan itu harus diakomodir semua, jangan sampai kita melakukan pergeseran lagi," imbuhnya.

Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Safiun mengatakan pihaknya tidak menginginkan adanya pergesaran program kegiatan ketika anggaran sudah jalan.

Karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemantauan penyusnan perubahan APBD 2024 dan penyusunan APBD 2025.

"Untuk itu kita ingatkan pimpinan OPD, program dan kegiatan itu disesuaikan yang ada di Rensra. Kemudian tema RKPD 2025 itu disinkronkan," jelasnya.

Baca juga: Diusul Golkar Sebagai Calon Bupati Halmahera Selatan, Berikut Profil Singkat Bahrain Kasuba

Mantan Kepala Dinas Pendidikan ini juga mengaku di tahun-tahun anggaran sebelumnya, masih terdapat program kegiatan yang melekat di setiap OPD, dilakukan pergeseran.

Tetapi pergeseran ini, menurut dia, merupakan penyesuaian atas permintaan pemerintah pusat melalui Kementerian terkait, untuk diakomodir dalam APBD.

"Kalau sudah ada dasarnya dari Kementerian, kita lakukan pergeseran. Karena ini untuk kepentingan daerah," ungkapnya.

Safiun menambahkan, giat Forum OPD tersebut juga merupakan ruang sinkronisasi program hasil Musrenbang Kecamatan ke masing-masing OPD.

Oleh sebab itu, orang nomor dua di lingkungan Pemkab Halmahera Selata ini berharap sinkronisasi tersebut bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Yang ada ini semua program kegiatan diakomodir dalam RKPD, kalau toh terjadi pergeseran anggaran, itu mislanya anggaran bencana. Ataukah ada kegiatan-kegiatan diminta pusat, itu diakomodir," tandasnya. (*)