Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pulau Morotai

Semua Unsur di Morotai, Maluku Utara Diminta Waspada Tren Kenaikan Harga Jelang Hari Besar Keagamaan

Pangan Murah agar daya beli masyarakat Morotai, Maluku Utara dapat terjaga serta menekan Inflasi, akibat kenaikan kebutuhan barang pokok

Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Munawir Taoeda
Tribunternate.com/Fizri Nurdin
HARGA: Pj Bupati Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, saat diwawancarai, usai buka kegiatan Gerakan Pangan Murah di pelataran Masjid Agung Baiturrahman, Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Selasa (2/4/2024) malam 

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Menurutnya Pj Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara, Muhammad Umar Ali, dengan adanya Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).

Menjadi suatu rangkaian kegiatan sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan pangan dan stabilisasi harga.

Agar daya beli masyarakat dapat terjaga serta menekan Inflasi, akibat kenaikan kebutuhan barang pokok.

Dikatakannya, pada 2020 sampai 2023, terjadi dampak krisis pangan yang berdampak pada peningkatan harga.

Baca juga: Dikbud Maluku Utara Janji Selesaikan Utang Tahun 2023

Serta kebutuhan pangan dan krisis ketersediaan pangan, yang melanda hampir di seluruh dunia.

Krisis yang terjadi disebabkan adanya masalah politik, ekonomi dan bencana alam seperti kekeringan.

Banjir, dan pandemi covid-19 ke seluruh dunia termasuk di Indonesia.

"Sudah 4 tahun lamanya, namun pertanian merupakan salah satu sektor bertahan hadapi kompleksitas ini."

"Maka saya mengapresiasi kegiatan GPM ini, utamanya untuk menguatkan ketahanan pangan warga, "ucapnya usai giat Pangan Murah, Selasa (2/4/2024) malam.

"Atas nama Pemerintah Daerah, saya ucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi kegiatan dilaksanakan oleh badan pangan nasional."

"Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, karena agenda ini merupakan agenda yang sangat baik, "sambung Umar.

Diakuinya juga, program SPHP melalui GPM menjadi wujud implementasi konsep bergerak bersama, antara Pemerintah Daerah dengan unsur Stakeholder.

Kemudian terkait prediksi akan adanya resesi di tahun 2024, apa yang dapat dilakukan Pemerintah Daera?

Tentu kita harus lakukan mitigasi dan respon cepat, kerjakan dan antisipasi isu ketahanan pangan dan Inflasi.

Pada rapat evaluasi terkait pengendalian Inflasi di daerah kondisi perkembangan indeks perkembangan harga (IPH) Maret 2024 minggu pertama, kedua, ketiga dan minggu ke empat mengalami penurunan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved