Pansus LKPJ Gubernur Maluku Utara Temukan Selisih Nilai Realisasi Dana Bagi Hasil

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Pansus LKPJ Gubernur tahun 2023 mengatakan Pemprov Maluku Utara terlalu terburu-buru menyampaikan keterangan LKPJ terkait dengan realisasi keuangan terutama di realisasi pendapatan.

Ketua Pansus LKPJ Gubernur Maluku Utara tahun 2023, Ishak Naser mengatakan, terlalu terburu-buru menyampaikan LPKJ tersebut sehingga terjadi selisih angka besaran DBH sesuai data dari Dirjen Perbendaharaan Perwakilan Maluku Utara itu, reaalisasi DBH tahun 2023 sebesar Rp 900 miliar lebih.

"Jadi di dokumen LKPJ tahun 2023 disebut realisasi DBH itu hanya di angka Rp 400 miliar lebih, sehingga masih ada selisih dikisaran Rp 400 miliar lebih," ucap dia, Senin (22/4/2024).

Menurutnya, jika angka pasti seharusnya yang termuat dalam LKPJ tahun 2023 harus Rp 900 miliar lebih, sesuai dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Sehingga itu Pemprov Maluku Utara ini tak memperhatikan data bay sistem dan terkesan asal-asalan saja.

Baca juga: Wakili Maluku Utara ke Liga 3 Nasional, Pemkab Resmi Lepas Tim Morotai United

"Tetapi disebut Pemprov dalam LKPJ bahwa dari Januari sampai dengan Desember dana transfer DBH itu hanya Rp 400 miliar lebih," ujarnya.

Lanjutnya, pihaknya akan mencari tahu apakah ini dilakukan karena adanya unsur kesengajaan atau ada kekeliruan dan jika hal ini dikerjakan sesuai bay sistem, maka otomatis tak terjadi kesalahan seperti itu.

"LKPJ ini sebelum disusun pastinya harus dipanggil dulu pihak BPKAD, makanya itu kita akan jadwal Plt Kepala BPKAD untuk rapat bersama untuk menjelaskan hal tersebut," jelasnya.(*)