Sofifi
Hindari OTT Jilid II, BPBJ Beri Pemahaman Proses Pengadaan ke Seluruh OPD Pemprov Maluku Utara
BPBJ Setda Pemprov Maluku Utara memberikan pemahaman kepada OPD di lingkup Pemprov tentang pentingnya proses pengadaan barang dan jasa
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Mufrid Tawary
TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- BPBJ Setda Pemprov Maluku Utara memberikan pemahaman kepada OPD di lingkup Pemprov tentang pentingnya proses pengadaan barang dan jasa pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa dan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Maka itulah mereka menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan mengangkat tema 'Evaluasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dan Diseminasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Maluku Utara Tahun Anggaran 2024' yang diselenggarakan di Ternate, Selasa (28/5/2024).
“Kegiatan ini dimaksud agar supaya seluruh pengadaan dapat diumumkan di dalam RUP. Yang ke dua, kegiatan ini juga bertujuannya agar dapat memberikan pencerahan diseminasi terkait persiapan tender, dan pengadaan lainnya,” ucap Plt Kepala BPBJ, Abdul Farid Hasan.
Farid berharap, dengan terlaksananya kegiatan tersebut dapat membuka pemahaman terhadap pelaku pengadaan di Maluku Utara dapat menjalankan pengadaan yang benar, dan tidak menyalahi prosedur.
“Jangan lagi prosedur yang salah, tidak lagi mengatur-ngatur pemenang, hilangkan yang namanya fee proyek, dan kembalikan kepercayaan publik,” jelasnya.
Baca juga: 3 Berita Populer Maluku Utara: Kecelakaan Maut Tidore Hingga Formula Pelunasan Utang Pemprov
Kegiatan ini juga, lanjut Farid, turut dihadiri seluruh SKPD dan UPTD lingkup Pemprov Maluku Utara.“Sekira 80 persen mereka hadir, sisanya akan menyesuaikan,” katanya.
Ia menambahkan, kegiatan oleh pihaknya ini juga salah satunya mendukung Monitoring Center for Prevention (MCP). MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Sehingga dalam pertemuan ini juga kami tekankan bahwa ada program KPK terkait MCP, untuk itu RUP harus diumumkan, sehingga kita bisa menjauhi yang namanya sanksi, kami khawatir adanya OTT jilid dua, intinya di forum ini semua harus diperbaiki,” pungkasnya.(*)
DPRD Maluku Utara Tinjau Pagar SMK N 2 Tidore yang Ambruk: Segera Usulkan Perbaikan |
![]() |
---|
Pj Gubernur Maluku Utara Minta Seluruh OPD Siap Hadapi Transisi Pemerintahan |
![]() |
---|
Kondisi Panti Asuhan PSAA Budi Sentosa di Ternate Memprihatinkan, Zen Kasim : Akan Direnovasi |
![]() |
---|
BPKAD Warning 7 OPD di Pemprov Maluku Utara yang Belum Serahkan Laporan Keuangan |
![]() |
---|
Akademisi Maluku Utara Dorong Seleksi Terbuka dalam Pembentukan Kabinet Sherly Laos - Sarbin Sehe |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.