Pulau Morotai
Pemkab Morotai Maluku Utara Sudah Realisasikan Dana Pilkada Lebih dari 40 Persen
Pemkab Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, memastikan realisasi dana Pilkada Tahap I, untuk KPU dan Bawaslu sudah di angka lebih dari 40 persen.
Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Mufrid Tawary
TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Pemkab Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, memastikan realisasi dana Pilkada Tahap I, untuk KPU dan Bawaslu sudah di angka lebih dari 40 persen.
Sementara realisasi dana pengamanan Pilkada untuk sebagian sudah capai 50 persen.
"Total Pagu KPU yaitu Rp 21.9 miliar NPHD Tahap I ( 40 persen ) yang sudah dibayar sebelumnya itu Rp 8.76 miliar. Dan hari ini kita bayar lagi sebesar Rp.3 miliar Jadi tinggal untuk realisasi tahap I sudah Rp 14.76 miliar Sisa NPHD Tahap II untuk KPU masih 46 persen atau Rp 10.1 miliar ," jelas Kepala BPKAD Pulau Morotai, Suriani Antarani, kepada Tribunternate.com, Kamis (13/6/2024).
Untuk Bawaslu, lanjutnya, realisasinya juga sudah 40 persen dari total pagu atau sekitar 3,9 Miliar.
"Bawaslu total pagu Rp 7.400.000.000. NPHD tahap I 40 persen yang sudah dibayar Rp 2.960.000.000. Hari ini juga kita realisasi Rp.1.000.000.000. Jadi totalnya sudah Rp 3.960.000.000. Sisa NPHD tahap II masih 46 % atau Rp 3.440.000.000," jelasnya lagi.
Baca juga: Karena Alasan Ini, 981 Warga Morotai Maluku Utara Cari Kerja di Luar Daerah
Kaitan dengan dana pengamanan Pilkada, menurut Suriani, pembayarannya rata-rata sudah diatas 50 persen.
"Kodim itu total pagu Rp 1.000.000.000. NPHD Tahap I 25 % yang sudah dibayar atau sebesar Rp 250.000.000. Ditambah hari ini kita realisasi lagi Rp 250.000.000. Maka total sudah Rp 500.000.000. Sisa NPHD Tahap II 50 % Rp 500.000.000," katanya.
"Kalau Polres realisasinya baru 33 persen. Pagu anggaran untuk Polres itu totalnya Rp 3.000.000.000. NPHD Tahap I 33 % atau Rp 1.000.000.000 yang sudah dibayar sebelumnya. Hari ini Polres belum kita realisasi. Jadi sisa NPHD tahap II masih 67 % atau Rp.2.000.000.000 yang nanti dibayar,"tambah Suriani
Dengan begitu, kata dia, sisa anggaran Pilkada baik untuk pelaksanaan, pengawasan, dan pengamanan masih sebesar Rp 16.080.000.000.
"Sisanya ini nanti kita realisasi secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan daerah," pungkas Suriani. (*)
| Alasan Polda Maluku Utara Hentikan Kasus Penelantaran Istri yang Libatkan Sekda Morotai Umar Ali |
|
|---|
| Update Kasus Penelantaran, Istri Sekda Pulau Morotai Datangi Polda Malut |
|
|---|
| Polisi OTW Gelar Perkara Kasus Sekda Morotai Muhammad Umar Ali |
|
|---|
| Update Kasus Sekda Morotai Muhammad Umar Ali: Polisi Periksa Saksi Tambahan |
|
|---|
| Dilaporkan Dugaan Penelantaran Istri, Sekda Pulau Morotai Muhammad Umar Ali Ajukan Cerai |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/ternate/foto/bank/originals/13062024_Surianiantarani130624242.jpg)