DPRD Maluku Utara Minta Kadikbud Jangan Tergesa-gesa Soal LPT Samahode

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI– Anggota DPRD Maluku Utara meminta Kepala Dinas Pendidikan, Imran Yakub, untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait kelanjutan pembangunan infrastruktur LPT di Desa Samahode, Oba Utara.

Ketua Komisi IV DPRD Maluku Utara, Hariyadi Ahmad, menyatakan bahwa pembangunan LPT tersebut telah menghabiskan anggaran APBD tahun 2023 sebesar Rp 25 miliar.

“Kita harus menunggu hasil audit investigasi dari Inspektorat terlebih dahulu," ujar Hariyadi Ahmad, Jumat (14/6/2024).

Hariyadi menegaskan bahwa pembangunan LPT ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah SMK di Maluku Utara, sehingga siswa tidak perlu lagi melakukan praktik di luar daerah.

“LPT ini sangat penting. Kita harus memastikan apakah ada prosedur yang dilanggar, sehingga hasil audit Inspektorat harus ditunggu. Bagi kami, ini tidak melanggar," jelasnya.

Anggota DPRD Maluku Utara dua periode ini juga mendukung penuh pembangunan LPT karena selain memenuhi kebutuhan sekolah SMK, juga akan menyediakan lapangan kerja bagi warga sekitar.

Baca juga: Pemprov Maluku Utara Ucapkan Terima Kasih pada Budi Hartawan dan Selamat Datang Heri Ahmad Pribadi

Menanggapi isu bahwa pembangunan LPT tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan melanggar tata ruang ibu kota Sofifi, Hariyadi menyatakan bahwa hal tersebut merupakan tupoksi lembaga berwenang untuk menilai.

“Kami di DPRD akan segera memanggil Kadikbud untuk meminta penjelasan terkait masalah ini," pungkasnya.

Dengan adanya permintaan dari DPRD, diharapkan keputusan terkait LPT Samahode dapat diambil dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan hasil audit yang objektif.(*)