Pemprov Maluku Utara Rapat Konsolidasi Pengadaan Barang untuk Pencegahan Korupsi

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI - Pemprov Maluku Utara, dalam rangka pencegahan korupsi dan menindaklanjuti Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024, mengadakan rapat reviu dan konsolidasi pengadaan barang/jasa.

Rapat yang dipimpin oleh Plh Sekprov Kadry Laetje bersama 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini berlangsung di Ternate pada Kamis sore (27/6/2024).

Kadry Laetje, Plh Sekprov Maluku Utara menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk menilai progres MCP KPK yang menjadi fokus utama Badan Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) dan terintegrasi dengan 10 OPD di lingkungan Pemprov Maluku Utara.

“Rapat ini menegaskan pentingnya MCP untuk area pengadaan barang dan jasa yang memiliki lima indikator utama. Dalam waktu dekat, kita harus menyelesaikan dokumen-dokumen MCP ini karena sangat penting," kata Kadry.

Baca juga: Perdana di Tidore, PLN UIW MMU Hadirkan SKPLU yang Mudahkan Pengguna EV Lakukan Pengisian Batrei

Ia menambahkan bahwa seluruh OPD di Pemprov Maluku Utara sedang bekerja keras untuk meningkatkan skor MCP KPK. Hasil dari upaya ini akan terlihat pada awal tahun 2025.

“Dengan persiapan pembuatan dokumen MCP yang baik, kita dapat memprediksi peningkatan skor MCP kita," jelasnya.

Kadry juga menekankan bahwa ada delapan area MCP, 28 indikator, dan 62 sub-indikator yang harus diselesaikan. Terutama, BPBJ memiliki lima indikator dan 20 sub-indikator yang sangat krusial untuk memastikan pengadaan yang bersih dalam birokrasi pemerintah.

“Penekanan dalam MCP ada di semua area, misalnya di area tertentu yang terintegrasi dengan Dinas PUPR dalam pembuatan dokumen RTRW yang regulasinya harus segera diselesaikan. Begitu juga dengan dewan kode etik dan 10 paket strategi yang menjadi isu nasional dan strategis daerah," pungkas Kadry.

Rapat ini merupakan langkah konkret Pemprov Maluku Utara untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, sesuai dengan arahan MCP KPK.

Dengan kerjasama dan komitmen yang kuat dari seluruh OPD, diharapkan Maluku Utara dapat meningkatkan skornya dalam MCP KPK dan menjadi contoh daerah yang sukses dalam pencegahan korupsi. (*)