Sejumlah Proyek Tanggap Darurat 2023 BPBD Halmahera Selatan Malut Tinggalkan Utang Belasan Miliar

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Pemkab Halmahera Selatan, Maluku Utara, meninggalkan utang puluhan miliar dalam sejumlah proyek tanggap darurat selama tahun 2023.

Proyek ini diketahui melekat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Halmahera Selatan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh TribunTernate.com, utang tersebut mencapai Rp 15,5 miliar.

Utang terdiri dari proyek penahan tebing di Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur senilai Rp 5 miliar dari nilai anggaran Rp 6 miliar.

Baca juga: Hadiri Rakernas Apkasi & AOE 2024, Bassam Kasuba Harap Investor Berinvestasi di Halmahera Selatan

Pembangunan saluran air di Desa Amasing Kali, Kecamatan Bacan senilai Rp 4 miliar dari nilai anggaran Rp 5 miliar.

Pembangunan swering di Desa Tabapoma, Kecamatan Bacan Timur Tengah senilai Rp 4 miliar dengan nilai anggaran Rp 4 miliar.

Kemudian pembangunan swering Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara Rp 2,5 miliar dari nilai anggaran Rp 5 miliar.

Utang belasan miliar ini disebut imbas dari pemutusan kontrak kerja, terhadap rekanan kerja yang menangani sejumlah proyek itu.

Alahasil, beberapa proyek seperti saluran air di Desa Amasing Kali, swering di Desa Tabapoma.

Termasuk swering di Desa Gumira, Kecamatan Gane Barat Utara, tak selesai dikerjakan.

Sekretaris BPBD Halmahera Selatan, Muhlis Ahmad, mengatakan tidak mengetahui ihwal utang sejumlah proyek tanggap darurat di pihak rekanan.

Karena, dirinya baru diangkat sebagai Sekretaris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut baru 25 Januari 2024 lalu.

"Saya di sini (BPBD) baru bulan Januari 2024, sebelumnya saya di Satpol.:

"Jadi mohon maaf, kalau kegiatan T.A 2023 itu saya tidak tahu, "kata Muhlis, Rabu (10/7/2024).

Senada dengan Muhlis, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Halmahera Selatan, Sudarto Abdul Wahab, mengaku tak tahu prosedur pelaksanaan sejumlah proyek yang dimaksud.

Dikatakan, di tahun itu masih bertugas di Kantor Camat Bacan Timur Tengah, dan dimutasi ke BPBD pada Januari 2024.

"Kitorang (kami) belum tahu pekerjaan-pekerjaan itu, "ungkapnya singkat.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Safri Talib, menyebut pihaknya tidak pernah diberi tahu semua pelaksanaan proyek tanggap darurat bencana alam selama tahun 2023.

Padahal BPBD selaku mitra kerja Komisi III harusnya memberi tahu setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Imbas dari hal itu, DPRD tidak mengetahui pasti berapa proyek tanggap darurat yang sudah dan belum selesai dikerjakan, serta lokasi pekerjaannya.

"Kami tidak tahu nilai pekerjaannya, lokasi pekerjaannya di mana. Karena usulan pekerjaan bencana itu tidak ke DPRD."

"Harusnya kan diberi tahu, karena itu penanganan kedarurata, "katanya, Senin (8/7/2024).

Baca juga: Omongan Enzo Maresca Bikin Fans Trauma, Kini Bos Chelsea Banjir Pujian saat Latih Reece James dkk

Lanjutnya, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan APBD Halmahera Selatan 2023.

Di mana, BPK menemukan relalisasi anggaran untuk beberapa proyek tanggap daruat tidak sesuai.

"Itu ada temuan BPK di BPBD itu Rp 1 miliar lebih. Ini karena ada pekerjaan belum selesai tapi sudah diminta pembayaran, "tandasnya. (*)