Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Halmahera Tengah

Imran Yakub Ditahan KPK, Akademisi Soroti Kekosongan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara

Yang mengganti posisi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara diharapkan mengerti seluk-beluk masalah di OPD tersebut

Penulis: Faisal Didi | Editor: Munawir Taoeda
Dok Isra Muksin
STATEMENT: Akademisi Universitas Bumi Hijrah Tidore, Maluku Utara, Isra Muksin 

TRIBUNTERNATE.COM, WEDA - Akademisi soroti kekosongan jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara.

Ya, jabatan tersebut sementara kosong karena Imran Yakub selaku Kepala Dinas ditahan KPK.

Penahanan Imran Yakub atas dugaan kasus suap, yang melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

Kepada TribunTernate.com, Akademisi Universitas Bumi Hijrah Tidore, Isra Muksin menjelaskan.

Baca juga: BREAKING NEWS : KPK Resmi Tahan Imran Yakub Buntut Kasus Mantan Gubernur Maluku Utara

Pj Gubernur Maluku Utara, Samsudin A Kadir harus secepatnya menunjuk pengganti Imran Yakub.

"Penunjukan itu agar proses pelayanan kepada masyarakat, terutama satuan pendidikan tidak terganggung, "pintanya.

Menurutnya, seseorang yang ditunjuk paham masalah pendidikan di Maluku Utara.

Sebab sejauh ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara sering diterpa masalah.

"Untuk menghindari penambahan masalah, yang mengganti harus pahan soal pendidikan daerah ini, "tuturnya.

Seseorang ini, lanjutnya, harus memiliki latar belakan baik, yang mengerti mengelola keuangan.

Atau minimal tidak 'bersentuhan' dengan Inspektorat, selama bersangkutan menjadi Pegawai.

Selain itu, orang tersebut harus mampu meningkatkan mutu pendidikan selama menjabat.

"Kalau bisa saran, yang gantikan posisi Imran Yakub harus memperhatikan empat poin ini."

"Yakni Kebijakan, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Infrastruktur dan Proses Pembelajaran, "ungkapnya.

Baca juga: Warga Palembang Ditemukan Tewas di Kamar Mandi, Tetangga Dengar Teriakan Minta Tolong

Sembari mengingatkan kepada Pj Gubernur Maluku Utara untuk tidak mengedepankan kepentingan Politik dalam pergantian pejabat.

"Harus condong ke kompetensi dan kemampuan, agar bisa menyelesaikan permasalahan di Dinas tersebut."

"Karenanya saya mengajak semua elemen untuk sama-sama mengawal pergantian Kepala Dinas ini, "tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved