BPJS Kesehetan Gandeng Pemprov Maluku Utara Optimalkan Program JKN

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - BPJS Kesehatan Cabang Ternate bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat terus melakukan pemutakhiran data kepesertaan JKN khususnya di Provinsi Maluku Utara.

Upaya ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan data kepesertaan di Provinsi Maluku Utara.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Meryta O. Rondonuwu menjelaskan Provinsi Maluku Utara telah berhasil mencapai status Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan (JKN) termasuk Kota Ternate beserta tujuh kabupaten lainnya.

Pencapaian yang didapat menunjukan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan Program JKN, serta upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Baca juga: BPJS Kesehatan Gelar Sosialisasi Program JKN di GPM Imanuel Ternate

Ia menjelaskan saat ini kondisi implementasi Program JKN di Provinsi Maluku terdapat beberapa tantangan yang harus mendapat dukungan oleh pemerintah daerah setempat.

Meski telah mencapai status UHC, namun masih terdapat dua kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang masih berupaya untuk menyandang status UHC tersebut.

"Saat ini tantangannya adalah mempertahankan status UHC yang berhasil diraih, serta masih terdapat 2 kabupaten yakni Halmahera Timur serta Taliabu yang masih dalam proses pencapaian jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan 98 persen dari total jumlah penduduk untuk mendapatkan status UHC. Kerja sama dan sinergi antara instansi terus dilakukan untuk mencapai target tersebut, "ungkap Meryta.

Pengelola JKN Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Nurlaela menjelaskan saat ini terdapat beberapa target utama yang ditetapkan oleh Dinkes Provinsi Maluku Utara antara lain penetapan dan pengelolaan anggaran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI-JK) dan Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda).

Pengelolaan data kepesertaan, mempertahankan status UHC yang sudah diraih dan dan menargetkan pencapain UHC pada Kabupaten Halmahera Timur dan Taliabu, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas Kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Pengelolaan data kepesertaan terutama di segmen PBI-JK dan PBPU Pemda merupakan salah satu hal yang penting karena dapat berdampak besar terhadap optimalisasi penggunaan anggaran, contohnya peserta yang sebelumnya."

"Termasuk dalam segmen PBI-JK dan PBPU Pemda yang merupakan bantuan pemerintah mengalami perubahan data seperti perubahan segmen, peserta pindah domisili atau peserta meninggal."

"Pengelolaan dan pembaruan data tersebut sangat penting dengan tujuan peserta yang mendapatkan manfaat tersebut merupakan peserta yang benar-benar membutuhkan, "ujar Nurlaela.

Dinas Kesehatan bersama dengan BPJS Kesehatan dan pemerintah setempat terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong angka partisipasi masyarakat ke dalam Program JKN terutama di Kabupaten Halmahera Timur dan Taliabu dengan tujuan mencapai predikat UHC.

Berbagai upaya terus dilakukan seperti kegiatan sosialisasi dan eduksai serta layanan administrasi jemput bola yang datang ke masyarakat, serta kerja sama dengan berbagai pihak mulai dari fasilitas Kesehatan hingga badan usaha dalam penyebaran informasi terkait Program JKN.

"Kendala yang saat ini dihadapi dalam mencapai status UHC di Halmahera Timur dan Taliabu adalah jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan yang belum mencapai 95?n keaktifan peserta belum mencapai 75?ri jumlah penduduk."

Baca juga: BPJS Kesehatan Gandeng Media Dalam Sosialisasikan Program JKN Kepada Masyarakat