KPK Evaluasi Progres Delapan Area MCP KPK di Pemprov Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - KPK RI melalui Satgasus Wilayah V mengadakan rapat evaluasi progres delapan area program MCP yang dilaksanakan oleh Pemprov Maluku Utara, Senin (16/7/2024).

Ketua Satgasus Wilayah V KPK RI, Abdul Haris, menyatakan kepada wartawan bahwa rapat kali ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana pencapaian dalam delapan area program MCP tersebut.

"Delapan area yang dievaluasi meliputi perbaikan sistem penganggaran, optimalisasi pendapatan daerah, pelayanan publik, pengelolaan BUMD, kepegawaian, dan APIP. Dari hasil rapat, terlihat ada kemajuan dibandingkan sebelumnya," ucap Haris pada Senin (15/7/2024).

Baca juga: Anggota DPRD Maluku Utara Bakal Bahas Selesaikan Soal Dana Parpol

Lebih lanjut, pihaknya juga mengevaluasi pengelolaan barang dan jasa. Tahun ini, pengelolaan tersebut dikhususkan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK.

"Pemprov Maluku Utara fokus menggunakan DAU untuk membayar utang pihak ketiga dan utang dana bagi hasil Kabupaten/Kota. Hingga saat ini, progres pembayaran telah mencapai lebih dari 50 persen," jelasnya.

Haris juga menambahkan bahwa pemerintah pusat saat ini menahan anggaran Pemprov sebesar lebih dari Rp100 miliar untuk persiapan pembayaran dana bagi hasil.

Terkait aset Pemprov Maluku Utara, Haris mengungkapkan bahwa pendataan aset menunjukkan kemajuan signifikan.

"Akhir evaluasi kami dijadwalkan pada akhir tahun 2024. Kami menghimbau kepada mantan pejabat dan mantan anggota DPRD untuk segera mengembalikan aset-aset negara yang masih mereka kuasai. Jika tidak, masalah ini bisa dibawa ke ranah hukum," pungkasnya.(*)