Sofifi
Bappeda Maluku Utara Tekanan Ini pada Konsultasi Publik dan FGD untuk KLHS RPJPD
KLHS sebagai instrumen untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam penyusunan RPJPD Maluku Utara
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Munawir Taoeda
lihat foto
"Proses penyusunan KLHS RPJPD ini tidak hanya bersifat teknokratik atau ilmiah, tetapi juga deliberatif karena mengutamakan keterlibatan dan komunikasi antar pemangku kepentingan," tambahnya.
Dengan memohon ridha Allah SWT, Dr. Sarmin secara resmi membuka kegiatan Konsultasi Publik I dan Focus Group Discussion 4 Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2045.
Baca juga: Ibu Kimberly Ryder Bingung soal Anaknya Laporkan Edward Akbar atas Dugaan Penggelapan: Mobil Apa?
Beliau berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan dokumen yang berkualitas untuk pembangunan berkelanjutan di Maluku Utara.
"Semoga kita dapat menjaga komitmen bersama dalam mengawal pelaksanaan penyusunan dokumen yang lebih baik dan berkualitas, "tutupnya.
Dengan demikian, kegiatan ini menjadi langkah awal penting dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. (*)
| DPRD Maluku Utara Tinjau Pagar SMK N 2 Tidore yang Ambruk: Segera Usulkan Perbaikan |
|
|---|
| Pj Gubernur Maluku Utara Minta Seluruh OPD Siap Hadapi Transisi Pemerintahan |
|
|---|
| Kondisi Panti Asuhan PSAA Budi Sentosa di Ternate Memprihatinkan, Zen Kasim : Akan Direnovasi |
|
|---|
| BPKAD Warning 7 OPD di Pemprov Maluku Utara yang Belum Serahkan Laporan Keuangan |
|
|---|
| Akademisi Maluku Utara Dorong Seleksi Terbuka dalam Pembentukan Kabinet Sherly Laos - Sarbin Sehe |
|
|---|
![[FULL] Pakar: Pak Prabowo Bilangnya Kerja untuk Rakyat? Kok soal Tunjangan DPR Tak Kunjung Bersikap?](https://img.youtube.com/vi/KUoE3M9iDyA/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.