Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Tegaskan Perjalanan Dinas dan Rapat Tak Produktif Akan Dikurangi

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menegaskan langkah tegas dan terukur dalam menghadapi pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun anggaran 2025.

Salah satunya, dengan memangkas perjalanan dinas, rapat-rapat yang tidak produktif, serta efisiensi pada belanja barang dan jasa.

Pernyataan itu disampaikannya kepada wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna HUT ke 26 Provinsi Maluku Utara di kantor DPRD Maluku Utara, Sofifi, Minggu (12/10/2025).

"Perjalanan dinas akan dikurangi, rapat-rapat yang tidak produktif juga dikurangi."

Baca juga: Waspada! Jalan Penghubung Kantor DPRD Halmahera Selatan Mulai Rusak, Ada 17 Lubang Menganga

"Begitu pula belanja barang dan jasa. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi fiskal nasional, "tegas Sherly Laos.

Menurutnya, pada 2025 porsi belanja barang dan jasa Pemprov Malut mencapai 35 persen dari total APBD.

Namun, pada tahun 2026 angka tersebut akan ditekan menjadi sekitar 10 persen, sementara 20 persen sisanya akan dialihkan untuk belanja modal, terutama pembangunan jalan dan jembatan.

"Tahun depan kita akan fokuskan belanja ke infrastruktur dasar jalan dan jembatan. Karena itu kebutuhan masyarakat dan bagian dari janji politik saya, "ujarnya.

Dijelaskan, postur APBD Maluku Utara 2025 sebesar Rp 3,5 triliun kini harus disesuaikan menjadi Rp 2,7 triliun akibat pemangkasan dari pusat.

Penurunan ini, menurutnya, menjadi tantangan besar namun tetap harus disikapi secara realistis dan penuh tanggung jawab.

"Sedih memang, tapi kita harus terima. Ini bukan akhir dari segalanya, tapi saatnya kita berbenah dan berinovasi, "katanya.

Lebih lanjut, pada 2026, Pemprov Maluku Utara diproyeksikan mengalami penurunan anggaran sekitar Rp 800 miliar atau sekitar 25 persen dibandingkan tahun 2025.

Meski begitu, ia memastikan belanja pegawai dan pendidikan tidak akan dikurangi.

"Belanja pegawai kita sekitar Rp1,2 triliun atau hampir 45 persen dari APBD. Sedangkan belanja pendidikan mencapai Rp 900 miliar, sekitar 30 persen. Dua sektor ini tidak boleh dikurangi, "tegasnya.

Sementara itu, belanja infrastruktur justru akan ditingkatkan signifikan.