Pemprov Maluku Utara Fokus pada Anggaran Responsif Gender

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berkomitmen untuk mewujudkan anggaran yang responsif gender dalam acara  di Kota Ternate, Senin (29/7/2024).

Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Maluku Utara, Rosyidah Arby memaparkan kebijakan pemerintah dalam anggaran responsif gender.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Maluku Utara pada tahun 2023 mencapai 70,21, meningkat 0,74 poin dari tahun.

Sebelumnya , IPM untuk laki-laki tercatat lebih tinggi dibandingkan perempuan, dengan perbedaan yang signifikan di beberapa daerah,

“Termasuk Kota Ternate yang memiliki IPM laki-laki 84,12 dan perempuan 77,63," ucap dia.

Lanjutnya, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Maluku Utara menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Rata-rata capaian IPG tertinggi terdapat di Kota Tidore Kepulauan, sedangkan yang terendah di Kabupaten Pulau Morotai.

“Sebaliknya, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir, dengan penurunan tertinggi di Kota Ternate," jelasnya.

Baca juga: Kakanwil Purwanto Apresiasi Raihan Opini WTP Kemenkumham ke 15 Kalinya

Adapun, TPT di Maluku Utara meningkat sebesar 0,33 persen dari tahun 2022 ke 2023. Namun, dua kabupaten, Halmahera Timur dan Pulau Taliabu, berhasil menurunkan TPT mereka.

“TPT laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan, meskipun keduanya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya," katanya.

Pemerintah mengacu pada berbagai regulasi dan pedoman untuk memastikan anggaran responsif gender terintegrasi dalam perencanaan pembangunan.

Dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, dan RKPD disusun dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.

“Selain itu, Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) digunakan sebagai instrumen dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender," ungkapnya.

ARG bertujuan untuk memastikan manfaat anggaran yang adil bagi laki-laki dan perempuan. ARG tidak berarti alokasi anggaran yang sama persis untuk keduanya, tetapi fokus pada kebutuhan yang berbeda dan afirmatif untuk kelompok yang tertinggal.

“ARG dibagi menjadi tiga kategori: anggaran khusus target gender, anggaran kesetaraan gender, dan anggaran pelembagaan PUG," jelasnya lagi.

Ia menambahkan, Kebijakan pembangunan diarahkan untuk mencapai kesetaraan gender, dengan fokus pada penguatan pemberdayaan perempuan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, serta penguatan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG).

"Pemerintah berkomitmen untuk memastikan integrasi gender ke dalam proses pembangunan dan mendorong tata kelola PUG yang efektif dan berkelanjutan," pungkasnya.(*)