KPK Diminta Dalami Keterangan Mantan Gubernur Maluku Utara Terkait Penggunaan Kode 'Blok Medan'

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta aparat penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk mendalami keterangan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba terkait penggunaan kode 'Blok Medan'.

Di mana 'Blok Medan' diistilahkan dengan pengurusan izin tambang di Halmahera, yang diduga milik anak kedua Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu dan suaminya, Bobby Nasution.

"Kasus ini sangat penting, karena melibatkan sosok spesial dari keluarga Istana yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan."

Baca juga: Enzo Maresca Dihujat gegara Bela Chelsea yang Jual Conor Gallagher, Fans: Todd Boehly Kok Dibela

"Usut secara profesional, jangan sampai aparat penegak hukum terkesan lemah menghadapi kasus ini, "katanya, Senin (5/8/2024) yang dilansir Kompas.com.

Menurutnya, jika keterangan Abdul Gani benar, maka hal itu bakal menambah kerumitan dunia pertambangan di Tanah Air.

"Tapi kalau info tersebut hanya gosip, maka perlu ada klarifikasi dari Abdul Gani Kasuba, "ujarnya.

Selain itu kata Mulyanto, dugaan kepemilikan tambang ini harus didalami oleh KPK.

Pasalnya, hal ini menjadi pertanyaan besar bagi publik, seberapa jauh keterlibatan keluarga Jokowi.

Baca juga: Paul Merson Ikut Kesal Conor Gallagher Dijual, Legenda Arsenal Setuju Fans Chelsea: Dia Konsisten

Mulyanto menambahkan, pengungkapan perkara yang transparan ditunggu oleh publik untuk melihat profesionalitas aparat penegak hukum.

"Pengusutan harus dilakukan secara profesional dan transparan, karena kasus ini dapat menjadi barometer untuk mengukur kinerja aparat penegak hukum, "pungkasnya. (*)