Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Sofifi

Pj Gubernur Maluku Utara Tegaskan Percepatan Pembangunan Meski Ditengah Keterbatasan Anggaran

TAPD Maluku Utara bekerja dengan fokus tinggi untuk mengidentifikasi prioritas-prioritas pembangunan yang mendesak

Penulis: Sansul Sardi | Editor: Munawir Taoeda
Dok Adpim Setda Pemprov Maluku Utara
PROGRAM: Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A Kadir 

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A Kadir, menegaskan bahwa, percepatan pembangunan di Provinsi Maluku Utara tetap menjadi prioritas utama, meskipun dihadapkan dengan keterbatasan anggaran.

Dalam peringatan HUT ke 79 RI, Pj Gubernur menyampaikan bahwa semangat pembangunan di daerah ini terus menguat.

"Kita tetap semangat, meskipun ada keterbatasan anggaran. Kita sudah mengambil langkah-langkah penyesuaian sesuai kapasitas fiskal."

"Dari anggaran APBD sebesar Rp 4,2 triliun, kini menjadi Rp 3,6 triliun setelah perubahan anggaran tahun 2024 ini, "ungkapnya, Sabtu (17/8/2024) di Sofifi.

Baca juga: Malam Puncak HUT ke 79 RI, Warga Taliabu Maluku Utara Akan Dihibur Kerispatih hingga DJ Anna 

Dikatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan bekerja dengan fokus tinggi untuk mengidentifikasi prioritas-prioritas pembangunan yang mendesak, guna memastikan kesinambungan pembangunan di bawah pimpinan gubernur yang baru nanti.

Tidak hanya itu, ia juga menyinggung masalah pendidikan, khususnya terkait tunggakan gaji para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru yang telah diselesaikan.

"Tunggakan gaji PPLK guru sudah dibayarkan, silakan cek ke OPD terkait, dalam hal ink Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, "tegasnya.

Lanjutnya, ia menyampaikan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan untuk Dikbud tahun ini sudah mulai berjalan.

Baca juga: Forum Dosen Unkhair Ternate Selenggarakan Rekomendasi Sarasehan Pendidikan Kepulauan

Kontrak kerja telah disepakati dan pelaksanaannya sedang dikelola oleh pihak ketiga, dengan pengawasan oleh 10 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sebagian besar dari luar dinas.

"Penunjukan PPK dari luar dinas ini sesuai dengan aturan, dan tidak ada masalah, "pungkasnya.

Dengan berbagai langkah ini, Pemprov Maluku Utara berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan meskipun menghadapi tantangan anggaran yang terbatas. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved