Panwascam se Morotai Maluku Utara Diminta Pahami Produk Hukum Penanganan Pilkada 2024

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Divisi HP2H  Bawaslu Morotai, Provinsi Maluku Utara, Mulkan Hi. Sudin meminta Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) memahami produk hukum yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu). 

Hal itu ia tegaskan dalam rapat koordinasi penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, bertempat di Hotel Perdana, Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Selasa (10/9/2024).

"Saya ingin mengkonfirmasi teman-teman di divisi HP2H, sudah mengeluarkan berapa produk hukum? Produk hukum yang dimaksud meliputi himbauan, pencegahan, dan sosialisasi pada setiap tahapan, ini penting kiranya dapat dipahami dengan baik," ucapnya.

Mulkan juga meminta, arsip produk hukum yang dimaksud agar diperiksa Panwascam, sehingga jika ada kekurangan narasi, segera diadministrasikan untuk disampaikan ke Bawaslu Kabupaten melalui divisi hukum atau divisi pengawasan.

Selain itu, Divisi P3S Bawaslu Pulau Morotai, yang diwakili oleh Murjat Hi. Untung, juga menyoroti perlunya peningkatan kesiapan administrasi.

Baca juga: BPBJ Maluku Utara Harapkan DAK PUPR Segera Turun untuk Tender Dini

Murjat menekankan, perhatian khusus dari divisi SDM dalam mempersiapkan administrasi di setiap tahapan. 

"Pengalaman kami pada perselisihan hasil pemilu di Kecamatan Morotai Utara, olehnya itu kami berharap agar administrasi perlu diperhatikan lebih baik. Jika perlu, kami turun langsung ke masing-masing kecamatan untuk memberikan penguatan,"katanya.

Murjat menegaskan sekretariat Panwaslu Kecamatan untuk lebih aktif berkoordinasi dengan komisioner. 

"Tolong lebih banyak berkonsultasi dengan komisioner terkait posisi sekretariat, agar bisa mempermudah kerja-kerja pengawasan di lapangan," pungkasnya. 

Dalam rapat tersebut, dihadiri Kasat Reskrim Polres Pulau Morotai, Iptu Ismail Salim, dan Divisi Penegakan Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pulau Morotai, Said Idrus.(*)