Akademisi Dorong Pemprov Maluku Utara Evaluasi Kinerja Pimpinan OPD

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Muammil Sunana menegaskan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera menindaklanjuti persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait evaluasi kinerja pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah ini dianggap sangat penting mengingat banyaknya pimpinan OPD yang telah menjabat lebih dari dua tahun tanpa adanya penilaian kinerja yang komprehensif.

"Jika Pemprov sudah mendapat persetujuan dari BKN untuk melakukan evaluasi, maka seharusnya segera dilaksanakan," ujar Muammil, Selasa (1/10/2024).

"Apalagi masa kerja pimpinan OPD yang sudah di atas dua tahun, sehingga evaluasi diperlukan untuk menilai sejauh mana OPD telah menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya," sambungnya.

Baca juga: Tiba di Ternate Maluku Utara, Eks Ketua Gerindra Maluku Utara Jalani Sidang Perdana Besok

Menurutnya, evaluasi kinerja di pemerintahan adalah kewajiban yang harus dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa setiap OPD mampu memberikan pelayanan publik yang optimal.

Lanjutnya, evaluasi ini juga akan menjadi tolak ukur penting dalam menilai keberhasilan program yang dijalankan serta dalam mengidentifikasi area yang membutuhkan peningkatan.

Lebih lanjut, Muammil menyatakan, langkah Pemprov Maluku Utara untuk segera melakukan evaluasi terhadap pimpinan OPD merupakan keputusan yang tepat.

"Ini adalah langkah strategis untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan," imbuhnya.

Baca juga: Pendaftaran PPPK 2024 Dibuka! Berikut Jadwal, Cara Daftar di Link SSCASN BKN dan Rincian Gaji

Baginya, evaluasi kinerjaadalah alat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan, terutama dalam hal pelayanan publik.

"Dengan adanya evaluasi, pimpinan OPD yang berkinerja baik dapat diberikan apresiasi, sementara yang kinerjanya kurang dapat diberikan pembinaan lebih lanjut atau dilakukan rotasi sesuai kebutuhan," tutupnya. (*)