Pemprov Maluku Utara Gelar Audiensi Bersama Sekretariat Kabinet, Ini yang Dibahas

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemprov Maluku Utara terus mendorong penguatan lembaga penyiaran di tengah era digital.

Dalam rangka membahas penguatan penyiaran dan sarana prasarana daerah, Asisten III Bidang Administrasi Umum Maluku Utara, Asrul Gailea, mengadakan audiensi bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Asisten Deputi Sekretariat Kabinet.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai 4, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Rabu (9/10/2024).

Dalam sambutannya, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika Edwin J.H. Wuisang, S.H., M.M., M.H menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Provinsi Maluku Utara.

Baca juga: Berkunjung ke Keraton Kesultanan Bacan di Halmahera Selatan Maluku Utara 

Ia juga menyampaikan permintaan maaf karena Deputi Sekretariat Kabinet tidak dapat hadir karena harus kembali ke Jakarta untuk persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

"Kami sangat menghargai kerjasama ini, dan kami akan terus memantau pembangunan di Maluku Utara, yang sejalan dengan agenda nasional, "ujar Edwin.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, Johar Arifin, mengucapkan selamat atas Hari Jadi Provinsi Maluku Utara ke 25, dan berharap provinsi ini terus berkembang ke arah yang lebih maju.

Dalam kesempatan yang sama, Bambang Poerwono menyampaikan rencana pembangunan Kantor BKN di Maluku Utara dan menekankan pentingnya memantau penyelenggaraan birokrasi, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik.

Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat, I Made Sunarsa, menekankan pentingnya penguatan lembaga penyiaran di era disrupsi digital.

Yang mana I Made Sunarsa juga menyoroti perlunya revisi Undang-Undang Penyiaran agar sesuai dengan perkembangan teknologi.

Selain itu, Made menyinggung pentingnya dana hibah dari APBD untuk mendukung operasional KPI Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

"Penguatan kelembagaan penyiaran harus terus didorong, termasuk melalui mekanisme pendanaan yang berasal dari APBD, sesuai dengan amanat UU Penyiaran, "katanya.

Menutup audiensi, Asrul Gailea mengapresiasi inisiatif dari Sekretariat Kabinet dan KPI Pusat dalam mengadakan diskusi ini.

"Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi lembaga penyiaran untuk tetap profesional dan proporsional di tengah era digital, serta mendukung pengawasan pembangunan di Maluku Utara, "pungkasnya.

Hadir dalam audiensi, di antaranya: