Analisis Program KB di Kepulauan Sula, BKKBN Tingkatkan Akses Wilayah Khusus

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE– BKKBN Maluku Utara menggelar Analisis dan Evaluasi Program Pelayanan KB di Kepulauan Sula, Kamis (17/10/2024).

Kegiatan itu bertujuan meningkatkan akses layanan KB serta mendorong penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Tak hanya itu, hal itu merupakan upaya mendukung percepatan penurunan stunting dan peningkatan layanan Keluarga Berencana (KB).

Dan BKKBN terus menggenjot pencapaian target penurunan angka stunting di wilayah-wilayah khusus, termasuk Kabupaten Kepulauan Sula.

Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara, Nuryamin, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektos untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

"Pada 2024, kami target peningkatan faskes yang melayani KB hingga 18 fasilitas, saat ini baru 15 yang terdaftar. Untuk cakupan laporan tempat pelayanan KB, pemerintah sudah mencapai 14 faskes dari target," jelasnya.

"Selain itu, FKTP yang siap melayani MKJP baru 8 dari target 12. Waktu tersisa dua bulan, dan saya harapkan kerja sama semua pihak untuk memaksimalkan pencapaian ini," kata Nuryamin.

Berdasarkan data Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN tahun 2023, penggunaan KB Modern di Maluku Utara baru mencapai 49,2 persen, dengan angka Unmet Need yang masih cukup tinggi, yaitu 13,5 persen.

Angka kelahiran remaja (ASFR) untuk usia 15-19 tahun juga tercatat sebesar 32,9 per 1.000 wanita, menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap kelompok usia ini.

Selain itu, BKKBN Maluku Utara memegang mandat dari Presiden RI dalam percepatan penurunan angka stunting, dengan target nasional 14 persen pada 2024.

Saat ini, prevalensi stunting di Indonesia tercatat di angka 21,6 persen (SSGI 2022), sementara di Maluku Utara angkanya masih lebih tinggi, yakni 26,1persen yang masih di atas standar WHO yaitu di bawah 20 persen.

Baca juga: Pilkada Morotai 2024: Warga Desa Sabatai Baru Komit Menangkan Deny Garuda dan Qubais Baba

"Kami menyadari kondisi geografis Maluku Utara menjadi tantangan dalam pemerataan pelayanan kesehatan. Namun, dengan kolaborasi bersama mitra kerja, kami terus berupaya agar pelayanan KB dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu," tambah Nuryamin.

Selain target KB, acara ini juga menyoroti pentingnya optimalisasi pemanfaatan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk mendukung operasional pelayanan KB di tingkat kabupaten/kota.

Nuryamin menekankan program ini harus memberikan manfaat maksimal, khususnya mempercepat penurunan angka stunting di daerah dengan akses terbatas.

Acara ini diikuti oleh 50 peserta, termasuk Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB), pegawai OPD KB, dan pengelola fasilitas kesehatan dari Kabupaten Kepulauan Sula.(*)