Buka Pelaksanaan KOFOR DAERAH, Ini Penegasan Kepala Bappeda Maluku Utara 

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Forum Disabilitas dan Perangkat Daerah (KOFOR DAERAH) Provinsi Maluku Utara dilaksanakan, Kamis (17/10/2024).

Kepala Bappeda Maluku Utara Muhammad Sarmin S Adam menjelaskan, KOFOR DAERAH merupakan inisiatif penting yang menyediakan ruang bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan aspirasi dalam perencanaan pembangunan daerah. 

"Wadah bagi penyandang disabilitas untuk berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan, melalui forum ini diharapkan kebijakan dan program akan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat difabel," kata Sarmin saat membuka kegiatan di Ternate, Kamis (17/10/2024).

Baca juga: Cabup Halmahera Timur Farrel Erawan: Jika Terpilih, Kami Bangun Bank Daerah Kita Sendiri

Sarmin menekankan undang-undang ini mengatur hak, perlindungan, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan pemerintah daerah harus memastikan agar hal tersebut dihormati dan dipenuhi tanpa diskriminasi.

"Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap tahap perencanaan pembangunan, agar mereka mendapatkan hak yang sama seperti warga negara lainnya," tegasnya.

Sarmin juga mengingatkan bahwa penyandang disabilitas seringkali menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses terhadap informasi, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Baca juga: Berikut 5 Misi Besar Ubaid Yakub - Anjas Taher untuk Membangun Halmahera Timur Maluku Utara

Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam memastikan kelompok difabel tidak tertinggal dalam pembangunan, sesuai dengan prinsip No One Left Behind dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

"Sayangnya, data penyandang disabilitas belum sepenuhnya terintegrasi. Dengan adanya KOFOR DAERAH, diharapkan masalah ini dapat teratasi, sehingga pembangunan bisa lebih tepat sasaran," ungkapnya.(*)