Kemendagri Belum Setujui Pelantikan Pejabat Hasil Seleksi, Pemkab Halmahera Selatan Ngaku Belum Tahu

TRIBUNTERNATE.COM, HALMAHERA SELATAN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai sekarang belum menyetujui pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Padahal proses seleksi untuk 15 jabatan kepala dinas dan badan itu telah dilalui sejak Juni 2024.

Hal itu berdasarkan Pengumuman Nomor: 800/05/PANSEL.JPTP/2024, terkait Hasil Seleksi 15 Jabatan Pimpinan Tinggi Prtama (JPTP).

Dalam surat pengumuman tersebut panitia seleksi (pansel) menyatakan 29 dari 40 peserta lulus tahap berikutnya.

Selanjutnya, bupati akan memilih satu dari masing-masing pejabat untuk dilantik sebagai pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) definitif.

Plt Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Halmahera Selatan, Abdillah Kamarullah, mengatakan pihaknya telah menyurat ke Kemendagri untuk menyetujui hasil seleksi.

Namun, Kemendagri belum juga merespon surat tersebut sehingga pelantikan tidak bisa dilaksanakan.

“Kalau dari KASN (Komisi Apartur Sipil Negara), itu sudah setujui. Tinggal Kemendagri ini yang belum,” katanya, Jumat (18/10/2024).

Abdillah mengaku tak tahu alasan Kemendagri belum mengeluarkan surat persetujuan pelantikan.

Oleh sebab itu, pihaknya akan tetap menunggu sampai ada kepastian.

Baca juga: Proyek Perubahan SIMANIS Satpol PP Pulau Taliabu Maluku Utara Diluncurkan

Baca juga: Stadion Gelora Kie Raha Homebase Malut United Lolos Uji Keamanan, Siap Gelar Laga Liga 1 Nih Bos!

“Kami tidak tahu apa alasannya (belum disetuju pelantikan). Tapi yang pasti kita menunggu saja,” pungkasnya.

Berikut daftar 15 pejabat di Pemkab Halmahera Selatan yang dilelang beberapa waktu lalu:

1. Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)

3. Kepala Dinas Perhubungan

4. Kepala Dinas Pendidikan

5. Kepala Dinas Sosial

6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)

8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim)

9. Kepala Dinas Koperasi, Perdangan dan UKM (Diskoperindag)

10. Kepala Dinas Tranmigrasi dan Tenaga Kerja

11. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

13. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

14. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

15. Kepala Badan Pengalolan Keungan dan Aset Daerah (BPKAD)

(*)