Dinas PUPR Maluku Utara Fokus Bangun Sofifi dan Pembenahan Internal

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI— Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara menetapkan tujuh kegiatan prioritas yang dijalankan tahun 2024 ini.

Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Sofyan Kamarullah mengatakan, tujuh kegiatan prioritas itu terdiri atas empat proyek jalan dan tiga proyek sumber daya air.

"Proyek ini sudah berjalan selama dua bulan, dan didanai sepenuhnya dari DAK," jelas Sofyan.

Terkait pengembangan Kota Sofifi, Sofyan mengungkapkan salah satu rencana besar pada tahun 2025 yakni pembangunan lapangan upacara di sekitar Balbar.

Baca juga: Lembaga Sensor Film Indonesia Ajak Masyarakat Maluku Utara Pilih Tontonan Sesuai Usia

Di mana, lapangan itu nantinya menjadi pusat kegiatan, baik acara resmi hingga menjadi alun-alun yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk bersantai.

Selain itu, Dinas PUPR juga berencana membangun fasilitas fitness di taman, yang bisa diakses secara gratis oleh masyarakat.

"Fasilitas ini akan menjadi ruang publik yang lebih inklusif, dengan berbagai alat fitness yang bisa dimanfaatkan," tambahnya.

Menanggapi sejumlah isu yang pernah mencoreng Dinas PUPR, Sofyan menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan pembenahan dengan bimbingan dari Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

Salah satu langkah signifikan adalah penerapan sistem pelayanan berbasis teknologi yang mengurangi interaksi langsung.

"Sekarang semua perizinan dan tender harus dilakukan melalui E-Katalog konstruksi. Ini upaya kami untuk lebih transparan dan menghindari intervensi," jelas Sofyan.

Ia juga mengakui bahwa mengelola dinas dengan anggaran besar dan beban utang bukanlah hal mudah. Karenanya, Dinas PUPR saat ini fokus melunasi utang, sehingga Dana Alokasi Umum (DAU) belum bisa digunakan untuk proyek baru.

Baca juga: 3 Berita Populer Malut: Temuan BPK di Dinas Pendidikan Morotai hingga Harapan Hasbi Yusuf ke Prabowo

"KPK menekankan utang harus dibereskan terlebih dahulu sebelum melaksanakan proyek baru. Ini yang membuat kami sangat berhati-hati mengelola anggaran, terutama usulan Pokir dari DPRD," ungkapnya.

Dalam hal transparansi, Sofyan menyebutkan, Dinas PUPR kini menggunakan sistem pelaporan yang bisa diakses secara online oleh pejabat struktural, fungsional, dan staf.

Sofyan berharap, setelah urusan utang selesai, proyek prioritas seperti perbaikan jalan, jembatan, dan program air bersih dapat segera terealisasi.

"Masyarakat sangat berharap pada Dinas PUPR, terutama untuk infrastruktur dasar seperti jalan dan air bersih," katanya. (*)