Pencairan Sudah 100 Persen, DPRD Halmahera Selatan Sebut 2 Proyek Tanggap Darurat Belum Dikerajakan

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Masalah proyek tanggap darurat yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selama tahun 2023-2024 terus bergulir.

Selain meninggalkan utang belasan miliar ke pihak ketiga, sejumlah pekerjaan proyek tanggap darurat yang melekat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga disebut tak berjalan.

Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan Safri Talib mengungkapkan, ada dua paket proyek tanggap darurat yang belum dikerjakan sama sekali, tapi anggarannya sudah dicairkan 100 persen.

Baca juga: Hadiri Wisuda Poltekkes Ternate, Sekda Tidore Maluku Utara Sampaikan Ini 

Kedua proyek itu berupa pembangunan talut penahan ombak di Desa Nang, Kecamatan Bacan Barat, dan Desa Sidopo, Kecamatan Bacan Barat Utara.

Safri menyebut untuk di Desa Nang, total anggarannya Rp11 miliar lebih dan Desa Sidopo Rp12 miliar lebih.

"Itu laporan BPBD progress keseluruhan 60 persen, tetapi ketika Komisi III melakukan kunjungan kerja, dua desa itu ternyata belum ada progress sama sekali, nol persen. Padahal informasinya sudah pencairan 100 persen," ungkap Safri, Rabu (23/10/2024).

Berdasarkan kontrak kerja antara Pemkab Halmahera Selatan dengan pihak ketiga, kata Safri, proyek talut di Desa Nang dan Sidopo ini tahun 2023 dan 2024.

Kedua proyek itu juga, disebut masuk dalam pembayaran utang proyek tanggap darurat melalui APBD pokok dan perubahan tahun 2024 dengan nilai Rp40 miliar lebih.

"Yang jadi aneh, Kepala BPBD (Aswin Adam) sampaikan di media utang proyek tanggap darurat tidak diakomodir di APBD perubahan. Kalau anggaran itu dialokasikan ke item kegiatan mana, harusnya disampaikan ke kami (Komisi III)," jelasnya.

Baca juga: Sibuk Kampanye Pilkada, Belasan Anggota DPRD Halmahera Selatan Absen Paripurna RAPBD 2025

Poltikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun menyatakan pihaknya akan memastikan apakah anggaran kedua proyek tersebut sudah cair 100 persen atau belum.

Kepastian ini akan ditindaklanjuti dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam waktu dekat ini.

"Mulai besok ini sudah ada pembahasan anggaran (APBD 2025), OPD terkait kami akan panggil untuk memberi penjelasan terkait pencairan 100 persen itu," tandasnya. (*)