Ini Respons Graal Taliawo Soal Dampak Maluku Utara pada Program Hilirisasi

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE- Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Riedno Graal Taliawo buka suara atas dampak Maluku Utara terhadap program hilirisasi pemerintah pusat.

Graal Taliawo mengaku, beberapa waktu lalu ia telah mengundang Pj Gubernur Maluku Utara Samsuddin A Kadir untuk membahas program hilirisasi tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Graal juga mendengarkan paparan Pj Gubernur soal Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) untuk Maluku Utara yang mencapai 80 persen.

Namun, Graal menilai tidak ada transparansi data pendapatan negara terhadap pengelolaan SDA di Maluku Utara.

Baca juga: Temu Jurnalis di Ternate Maluku Utara, Anggota DPD RI Graal Taliawo Serap Sejumlah Aspirasi

"Bahkan Pemerintah daerah pun tidak tahu berapa, dan hanya menerima sesuai DBH yang diberikan pusat ke daerah,” kata Graal, Kamis (31/10/2024).

Dia memastikan akan menjadi corong untuk mengawal kebijakan tersebut, sehingga ada perbandingan data pusat dan daerah.

"Berapa banyak keuntungan didapat pusat dari hasil sumber daya alam di Maluku Utara, dan dikembalikan ke daerah juga harus sesuai," jelasnya.

"Saya akan sampaikan juga ke Pak Namto karena ini bidangnya," sambungnya.

Baca juga: KNPI Halmahera Timur Maluku Utara Ajak Pemuda Wujudkan Pilkada Damai 2024

Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyebut Provinsi Maluku Utara menyumbang sebanyak Rp55 Triliun ke negara melalui program hilirisasi.

Sumbangsi dari program hilirisasi ke negara berdampak pada tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di tahun 2022 hingga 2023.

“Maluku Utara mengekspor bahan mentah dalam bentuk nikel, tentu itu juga lewat program hilirisasi hingga bisa menghasilkan dua komponen diantaranya nikel dan kobalt," jelas Yuliot saat meresmikan penyaluran BBM satu Harga di Ternate, Maluku Utara, Rabu (30/10/2024). (*)