Pemkab Halmahera Selatan Maluku Utara Disarankan Pisah Dinas Kebudayaan dari Pariwisata

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, disarankan membentuk Dinas Kebudayaan.

Hal ini agar selaras dengan Kementerian baru yang dibentuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yaitu Kementerian Kebudayaan.

"Pemkab Halmahera Selatan juga lebih baik bikin Dinas Kebudayaan, artinya dipisahkan sari Pariwisata," ujar Pemerhati Kebudayaan Halmahera Selatan, M. Husni Muslim, Minggu (3/11/2024).

Baca juga: DPR RI Usul Moratorium Pemekaran Dicabut, Rustam Ode: Obi Berpeluang Lepas dari Halmahera Selatan

Menurut Husni, pembentukan Dinas Kebudayaan ini dilakukan agar pengembangan budaya lokal menjadi konsentrasi pemerintah daerah.

Apalagi, kata dia, empat Pasangan Calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Halmahera Selatan, punya komitmen yang sama menjadikan Kesultanan Bacan sebagai simbol kebudayaan daerah.

"Kami berharap bupati dan wakil bupati terpilih nanti, membentuk Dinas Kebudayaan. Jadi tidak hanya sebatas retorika kampanye," imbhnya.

Baca juga: Masa Sanggah Pelamar TMS Seleksi Administrasi PPPK Pemprov Maluku Utara Berakhir Besok

Husni mengapresiasi komitmen empat Paslon yang mendorong pengembangan budaya lokal lewat Kesultanan Bacan.

Namun menurut dia, konsep pengembangan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang disebut dalam debat kandidat pertama beberapa wakti lalu belum sepenuhnya dipahami, terutama dari sisi makna.

"Ini harus betul-betul dilakukan setiap Paslon jika terpilih. Supaya program di sektor kebudayaan berdampak langsung kepada masyarakat," pungkasnya. (*)