Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Sofifi

Dindikbud Jadi Primadona Ukom Pejabat Eselon II Maluku Utara, Kuntu Daud: Kami Tak Sepakat

Menurut Kuntu, ia tak sepakat jika peminat Dindikbud hanya pejabat internal saja dan Ukom beberapa jabatan dalam OPD tersebut harusnya dibuka umum.

Penulis: Sansul Sardi | Editor: Sitti Muthmainnah
TribunTernate.com/Sansul Sardi
Wakil ketua DPRD Maluku Utara, Kuntu Daud 

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Jabatan Dinas Kebudayaan dan Pendidikan (Dindikbud) banyak diminati dalam Uji Kompetensi (Ukom) jabatan eselon II lingkup Pemprov Maluku Utara.

Hal tersebut mendapat respon dari Wakil Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud.

Menurut Kuntu, ia tak sepakat jika peminat Dindikbud hanya pejabat internal saja dan Ukom beberapa jabatan dalam OPD tersebut harusnya dibuka umum.

"Maksud saya, semua orang diluar Pemprov, misalnya akademisi juga bisa ikut, sehingga pendidikan Maluku Utara ini bisa dibenah, karena pendidikan Maluku Utara di kacamata saya sudah hancur," tegas Kuntu, Kamis (7/11/2024).

Baca juga: Pj Gubernur Maluku Utara dan Forkompimda Hadiri Rakornas Pemerintahan Daerah di Bogor

Lanjutnya, alasan dirinya tak setuju jika jabatan di Dindikbud didominasi internal, karena pejabat internal Pemprov Maluku Utara banyak bermasalah hukum dengan KPK terkait suap jabatan.

"Perlu penyegaran dari luar Pemprov, misalnya beberapa akademisi di universitas ternama harus turut dilibatkan ikut daftar diri, karena bagi saya jabatan Kepala Dindikbud harus dipimpin akademisi," jelasnya.

Disinggung terkait rencana pelantikan pejabat eselon II hasil Ukom, Kuntu menuturkan, jika mengikuti alur saat ini, pelantikan tersebut tak dapat dilakukan karena banyak hutang Pemprov Maluku Utara yang belum diselesaikan.

Baca juga: Selamat dari Kebakaran Speedboat Bela 72, Segini Kekayaan Cabup Kepulauan Sula Malut Hendrata Thes

"Saat ini saja evaluasi APBD perubahan 2024 belum jalan, jangan terkesan terburu-buru gonta-ganti pejabat, menunggu saja sampai Gubernur yang baru di Januari 2025 nanti," katanya.

"Eloknya Pj Gubernur selesaikan hutang dulu dengan tidak mengantikan orang-orang baru di OPD meski itu internal Pemprov," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved