Puskesmas se Tidore Dipersiapkan Jadi Badan Layanan Umum Daerah

TRIBUNTERNATE.COM,TIDORE- Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara menggelar rapat koordinasi pendampingan teknis percepatan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Rapat koordinasi ipimpin Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain, di Ruang Rapat Sekda, Selasa (19/11/2024).

Taher Husain dalam arahannya menyampaikan, isu terkait Puskesmas menjadi BLUD telah beredar sejak tahun 2014.

Namun untuk di Wilayah Provinsi Maluku Utara, baru satu Puskesmas di Kota Ternate yang sudah dialihkan menjadi BLUD.

Baca juga: Jelang Pungut Hitung, Bawaslu Halmahera Selatan Deklarasi Anti Politik Uang dan Politisasi Sara

“Kalau kita coba ikuti, perubahan ini sebenarnya jauh lebih penting, karena memberikan kemandirian di Puskesmas terkait tata kelolanya," katanya.

"Jadi mindset OPD nya sudah berubah menjadi badan usaha, manajemen dan orientasinya sudah pada pelayanan berbasis manajemen perusahaan,” sambungnya.

Taher menambahkan, Puskesmas di Kota Tidore Kepulauan rata-rata sudah memiliki akreditasi, jadi dapat dikatakan sudah siap dan layak.

Jika beberapa Puskesmas ini menjadi BLUD, tentunya akan mengurangi beban pelayanan di Rumah Sakit Daerah, walaupun sarana dan prasarana Puskesmas masih terbatas untuk rawat inap.

"Ini menjadi tantangan bagi seluruh Kepala Puskesmas, karena memang kita dituntut dengan kemandirian, BLUD justru menguntungkan Puskesmas dalam pelayanannya," ujarnya.

Baca juga: Diikuti 60 Tim, Gerak Jalan Meriahkan HUT PGRI dan Hari Guru 2024 di Tidore

"Ini juga tuntutan regulasi jadi tidak ada pilihan untuk tidak dijalankan, mudah-mudahan dengan peralihan ini dapat meningkatkan pelayanan,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Saiful Salim dalam kesempatan tersebut mengatakan, rapat koordinasi ini sebagai langkah awal persiapan UPT. Puskesmas menjadi BLUD serta penyamaan persepsi.

"Tanggal 28 dan 29 November ada kunjungan dari Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI untuk pendampingan," tandasnya. (*)