Sikapi Anjloknya Harga Komoditi Lokal, Samurai Malut Duduki Kantor DPRD Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI–  Solidaritas Aksi Mahasiswa Indonesia (Samurai) Maluku Utara Distrik Universitas Bumi Hijrah (Unibrah) menggelar aksi, Rabu (20/11/2024).

Aksi yang dilakukan di depan Kantor DPRD Maluku Utara di Sofifi itu, untuk menyikapi anjloknya harga komoditas lokal seperti cengkeh, pala, dan kopra.

Salah satu massa aksi, Rahmad, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) membutuhkan langkah taktis untuk menstabilkan harga komoditas lokal.

Baca juga: Ambil Paket Narkoba di Jasa Pengiriman, Pria 25 Tahun Asal Ternate Diringkus Polisi

“Mayoritas masyarakat Maluku Utara di 10 kabupaten/kota menggantungkan hidupnya pada hasil bumi. Namun, harga komoditas tersebut terus anjlok, dan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan ekonomi,” tegas Rahmad dalam orasinya.

Untuk itu, Rahmad mendesak Pemda untuk segera menghadirkan industri pengolahan komoditas lokal dan membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Niaga Komoditas Lokal.

Langkah ini, menurut Rahmad, memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani, sebagaimana diamanatkan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 19 Ayat 1, yang menyebutkan, Pemda bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian dengan harga terjangkau.

Rahmad juga mengingatkan komoditas lokal berkontribusi dalam sejarah Maluku Utara. Di mana, hasil kopra menjadi bagian dari dana revolusi pembebasan Irian Barat pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

“Krisis harga komoditas lokal adalah ujian serius yang membutuhkan kebijakan strategis dan implementasi nyata di lapangan,” pungkas Rahmad.

Baca juga: 3 Berita Populer Malut: Sofifi Kota Metropolitan Sherly - Sarbin Hingga Komitmen Husain - Asrul

Berikut tuntutan Samurai Maluku Utara Distrik Unibra :

1. Memfungsikan BUMDes untuk mengelola hasil komoditas lokal seperti cengkeh, pala, dan kopra
2. Menghadirkan home industry khusus untuk produk komoditas lokal
3. Segera membentuk Perda Tata Niaga Komoditas Lokal
4. Menindak tegas pelaku kekerasan seksual
5. Mewujudkan pendidikan yang gratis, kritis, dan demokratis
6. Menyelesaikan pembangunan jalan di Oba Selatan
7. Mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara
8. Mewujudkan Reforma Agraria Sejati. (*)