DPRD Maluku Utara Jadwalkan Dua Rapat Strategis, Salah Satunya Bahas APBD Induk 2025

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - DPRD Maluku Utara akan mengadakan dua rapat paripurna strategis, pada Senin 2 Desember 2024.

Kedua rapat ini merupakan bagian dari Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2024/2025, yang akan berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Maluku Utara, Sofifi.  

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD pada 29 November 2024, agenda pertama adalah Rapat Paripurna ke 9, yang dimulai pukul 10:00 WIT.

Rapat ini bertujuan untuk memilih Anggota Kehormatan DPRD Maluku Utara, sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi besar individu tertentu terhadap perkembangan DPRD dan kemajuan daerah.  

Baca juga: 1 TPS di Halmahera Tengah dan 2 TPS di Halmahera Utara Dijadwalkan PSU

"Pemilihan ini diharapkan dapat memperkuat peran DPRD sebagai lembaga yang mengawal pembangunan dan kepentingan masyarakat, "ujar Wakil Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud dalam undangannya.  

Kemudian, pukul 14.00 WIT, rapat dilanjutkan dengan Rapat Paripurna ke 10, yang membahas Pembicaraan Tingkat II atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Induk 2025.  
  
Pembahasan APBD 2025 menjadi agenda utama karena APBD merupakan instrumen penting, dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.

Alokasi anggaran yang dibahas mencakup berbagai sektor strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.  

Kuntu Daud menegaskan pentingnya kedua rapat ini dalam undangan resmi, yang disampaikan kepada seluruh anggota DPRD.

"Keputusan yang diambil melalui rapat ini akan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, "katanya.  

DPRD berharap pembahasan APBD 2025 dapat menghasilkan keputusan yang akurat, tepat sasaran, dan mampu mendukung kemajuan daerah secara keseluruhan.  

Pimpinan DPRD Maluku Utara mengimbau seluruh anggota untuk hadir, dan berpartisipasi aktif dalam kedua rapat tersebut.

Baca juga: 1 TPS di Halmahera Tengah dan 2 TPS di Halmahera Utara Dijadwalkan PSU

Partisipasi penuh dianggap penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.  

"Demi kemajuan Maluku Utara, kehadiran dan kontribusi aktif semua pihak sangat dibutuhkan, "tambah Kuntu Daud dalam penutup undangannya.  

"Dengan agenda yang begitu penting, rapat paripurna ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, dan merancang kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat Maluku Utara, "tandasnya. (*)