65 Kasus Pelanggaran Pilkada 2024 Ditangani Bawaslu Maluku Utara, Paling Banyak di Kepulauan Sula

TRIBUNTERNATE.COM - Bawaslu Maluku Utara menemukan 128 pelanggaran sepanjang Pilkada 2024.

Jumlah tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota.

Rinciannya, 22 adalah temuan pelanggaran sedangkan 106 adalah laporan.

Tahapan yang sedang dijalani pun berbeda-beda.

Hal ini dibenarkan oleh Divisi Penanganan dan Data Bawaslu Maluku Utara, Sumitro Muhammadiyah, Rabu (4/12/2024).

“Jadi dari jumlah itu 43 laporan sedang kita proses, 50 laporan belum teregistrasi, 13 laporan baru dikaji, dan 22 temuan sudah di registrasi," ungkap Sumitro.

Sumitro menambahkan, laporan yang diperoleh tersebar di Provinsi Maluku Utara sebanyak 8 laporan, Kota Ternate 6 laporan, Kota Tidore 11 laporan.

Kemudian, Halmahera Barat 3 laporan, Halmahera Utara 14 laporan, Halmahera Tengah 15 laporan, Halmahera Selatan 19 laporan, Halmahera Timur 6 laporan.

Selain itu, Pulau Morotai 12 laporan, Kepulauan Sula 23 laporan dan Pulau Taliabu 11 laporan.

Dari total kasus tersebut, Sumitro menyatakan bahwa pihaknya telah menangani sejumlah kasus di 10 kabupaten/kota, dan telah dilakukan putusan.

Baca juga: Pilkada Maluku Utara 2024: Pasangan Husain Sjah - Asrul Rasyid Unggul di Ternate

Baca juga: Kepsek SMPN 6 Halmahera Selatan Disebut Bohong Soal Biaya Sarana, DPRD Minta Kadispen Ambil Langkah

"Yang sudah ditangani Maluku Utara 2 kasus, kota Ternate 3 kasus, Tidore 4 kasus, Halmahera Barat 2 kasus, Halmahera Utara 9 kasus, Halmahera Tengah 4 kasus," katanya.

"Halmahera Selatan 9 kasus, Halmahera Timur 5 kasus, Pulau Morotai 8 kasus, Kepulauan Sula 18 kasus dan Taliabu 1 kasus," sambung Sumitro.

Diketahui, dugaan pelanggaran tersebut terjadi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota  dan Wakil Wali Kota.(*)

Artikel ini telah tayang di TribunTernate.com dengan judul Bawaslu Maluku Utara Ungkap Ada 128 Laporan Pelanggaran Pilkada, Tersebar di 10 Kabupaten/Kota.