Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Ruray: Utang Pihak Ketiga Harus Tuntas Tahun Ini

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Ruray menekankan pentingnya penyelesaian utang pihak ketiga pada akhir tahun anggaran 2024.

Ia berharap langkah ini dapat menciptakan kondisi keuangan daerah yang lebih sehat, dan memulai babak baru dalam tata kelola pemerintahan.

"Sebagian utang, termasuk utang pihak ketiga, sudah diakomodir dalam APBD Induk 2025."

"Sisanya sekitar Rp 100 miliar lebih, akan diselesaikan melalui APBD Perubahan 2024, "ujar Iqbal, Senin (9/12/2024) di Sofifi.

Baca juga: Jejak Karier dan Kekayaan Ketua Bawaslu Ternate Kifli Sahlan, Kas Rp440 Ribu Punya Utang Rp174 juta

Politisi senior Partai Golkar ini menjelaskan, fokus utama DPRD memastikan utang-utang lama, yang diperoleh dari beberapa tahun anggaran sebelumnya, dapat segera diselesaikan.

Ia optimistis bahwa pembayaran utang ini dapat direalisasikan sepenuhnya pada akhir tahun 2024.

Menurut Iqbal, DPRD dan Pemprov harus bekerja sama untuk mendorong perubahan dalam pengelolaan keuangan.

"Kami tidak ingin terus membahas masalah utang masa lalu. Saat ini, fokus kami adalah menciptakan langkah-langkah baru untuk membangun Maluku Utara yang lebih baik, "jelasnya.

Iqbal juga menyoroti sejumlah peluang untuk menggenjot pendapatan daerah, termasuk pajak alat berat di sektor pertambangan, pajak BPKB kendaraan, serta pajak air tanah.

Ia menilai sumber-sumber ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"DPRD ingin meningkatkan kesejahteraan, seperti menambah insentif pegawai. Namun, kalau pendapatan kita stagnan di angka yang sama, itu akan menjadi beban."

"Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan semua potensi pajak dan retribusi yang ada, "tegasnya.

Baca juga: Asisten III Setda Malut Asrul Gailea Miliki Harta Kekayaan Rp1,3 Miliar, Punya Utang Rp84 Juta

Karenanya ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersatu, dalam memperbaiki kondisi keuangan daerah.

Ia menekankan kerja sama antara DPRD, Pemprov dan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

"Intinya, kita harus bersama-sama. Dengan kolaborasi yang baik, saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah utang dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi Maluku Utara, "tutupnya. (*)