Hadiri High Level Meeting TPID dan TP2DD, Pj Sekprov Malut: Pengendalian Inflasi Harus Diseriusi

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Pj Sekprov  Maluku Utara Abubakar Abdullah menghadiri Rapat Koordinasi High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se- Provinsi Maluku Utara Tahun 2024.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Maitara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Ternate, Selasa (10/12/2024).

Rapat itu dihadiri para anggota TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota, pimpinan lembaga vertikal, Kadin, Bulog, dan berbagai undangan lainnya.

Baca juga: Pemkab Halmahera Tengah Diminta Tertib Kelola Anggaran, Haryanto: Uang Negara Milik Masyarakat

Dalam arahannya, Abubakar menegaskan bahwa pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus serius menekan inflasi, khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Pemerintah harus melakukan intervensi nyata untuk mengendalikan pergerakan inflasi di daerah. Jika tidak, masyarakat akan menjadi pihak yang paling terdampak,” ujar Abubakar.

Ia juga mengingatkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menginstruksikan evaluasi terhadap pejabat daerah yang gagal mengendalikan inflasi dalam jangka waktu tertentu.

“Ketika inflasi terkendali, kita memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses kebutuhan dasar dengan mudah. Ini adalah tugas utama pemerintah,” tambahnya.  
 
Selain pengendalian inflasi, Abubakar juga menekankan pentingnya literasi digital di kalangan birokrasi dan masyarakat.

Menurutnya, edukasi dan literasi digital perlu dilakukan secara masif agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah akses kebutuhan sehari-hari.  

“Pemanfaatan digitalisasi secara baik dapat mempercepat upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pengendalian inflasi,” jelasnya.

Baca juga: Rio Ferdinand Bongkar Fakta soal Jadon Sancho, Legenda Man United: Ini Kelakuan Asli Winger Chelsea

Ditempat yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan, memaparkan data inflasi di Provinsi Maluku Utara.

Pada November 2024, inflasi Maluku Utara tercatat sebesar 0,43 persen per Oktober-November, 1,19 persen per Januari-November, dan 2,78 persen per November 2023-November 2024.

Dwi menegaskan pentingnya pemerintah daerah menyusun roadmap dan rencana aksi program TP2DD tahun 2025 yang akan dimulai pada Januari mendatang.  

“Kami juga mendorong akselerasi penerbitan Perkada tentang penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, dan menkampanyekan untuk meningkatkan transaksi digital masyarakat,” tandasnya. (*)