Presiden Prabowo Serahkan DIPA dan TKD 2025, Pj Gubernur Malut: Kebutuhan Masyarakat Jadi Prioritas

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Penyerahan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).  

Acara ini dihadiri jajaran Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Lembaga Negara, Gubernur se- Indonesia salah satunya Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir.

Baca juga: 4 Sikap Sherly Tjoanda Terkait Hasil Pilgub Malut: Siap Digugat MK hingga Tak Ingin Balas Dendam

Presiden Prabowo dalam sambutannya menekankan, APBN 2025 dirancang untuk memastikan stabilitas ekonomi, inklusivitas, dan mendukung visi pembangunan nasional jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran untuk menjaga efisiensi dan keberlanjutan ekonomi.  

"APBN 2025 dirancang menjaga stabilitas, inklusivitas, dan aspirasi pembangunan dengan kehati-hatian. Kita punya cita-cita besar, tetapi pengelolaan ekonomi harus dilakukan secara terencana dan hati-hati,” ujar Presiden Prabowo.  

Presiden juga menekankan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk meningkatkan efisiensi belanja negara.

Ia meminta agar anggaran dikelola dengan bijaksana, menghindari pemborosan, dan memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.  

"Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kita harus ikat sabuk lebih erat. Hemat adalah kunci. Kurangi kebocoran anggaran dan optimalkan setiap rupiah untuk kesejahteraan rakyat," tegas Prabowo.  

Menanggapi arahan Presiden, Pj. Gubernur Maluku Utara Samsuddin A. Kadir menyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan kebijakan efisiensi dan akuntabilitas belanja negara.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara siap mendukung setiap langkah yang sejalan dengan visi nasional. 

Baca juga: Rp 227 Miliar untuk Penyelenggaraan Program PSSI Mulai Disalurkan Januari 2025

“Arahan Presiden sangat jelas, dan kami di daerah akan menindaklanjutinya," ucapnya.

Samsuddin juga menyebutkan, pengelolaan anggaran di Maluku Utara akan diarahkan untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang strategis.

"Fokus kami adalah memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan mendukung efisiensi di semua sektor, terutama pemanfaatan anggaran daerah,” tandas Samsuddin. (*)