Pemprov Maluku Utara Komitmen Perbaiki Laporan Keuangan Demi Raih Opini WTP

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara bertekad memperbaiki kualitas laporan keuangannya, setelah dua tahun berturut-turut menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal ini disampaikan oleh Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A Kadir, dalam rapat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 yang digelar di Auditorium Universitas Khairun (Unkhair), Ternate, Senin (16/12/2024).  

Dalam rapat tersebut, Samsuddin menargetkan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2024.

Baca juga: Polisi Sebut Pria Pemilik Sajam dan Amunisi Peluru di Ternate Alami Depresi

Ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan daerah dengan memenuhi standar yang ditetapkan.

Samsuddin meminta, seluruh OPD untuk bekerja lebih keras dalam memperbaiki laporan keuangan, terutama pencatatan dan pengelolaan aset daerah.

Ia mengapresiasi kehadiran dan arahan teknis dari BPK yang dinilai membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.  

"Saya berterima kasih kepada BPK Malut atas pendampingannya. Ini adalah momentum penting bagi kita untuk memperbaiki kinerja, dan menghilangkan hambatan yang membuat laporan keuangan kita mendapat opini WDP," ujar Samsuddin.  

Ia juga menegaskan, sekretaris dinas dan bendahara memiliki rasa tanggung jawab lebih besar terhadap penyusunan laporan keuangan.

"Segala kekurangan harus segera dilengkapi. Aset-aset daerah juga perlu dikelola dengan lebih tertib sesuai peraturan," tambahnya.

Samsuddin berharap, pertemuan ini menjadi tonggak awal perbaikan laporan keuangan Pemprov Maluku Utara.

"Semua OPD harus bersinergi. Laporan keuangan bukan hanya tentang angka, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Kita harus memastikan, setiap rupiah yang kita kelola dapat dipertanggungjawabkan," tegas Samsuddin.  

Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara, Marius Sirumapea, menyoroti pentingnya koordinasi antar OPD dalam penyusunan laporan keuangan.

Baca juga: Lebih Ringan dari Tuntutan KPK, Hakim Vonis Eks Ketua Partai Gerindra Malut 2 Tahun 8 Bulan Penjara

Menurutnya, banyak masalah laporan keuangan muncul akibat keterlambatan atau ketidaklengkapan data dari OPD.

"Masalah utama dalam laporan keuangan adalah data yang belum lengkap atau terlambat disampaikan oleh OPD. Karena itu, koordinasi menjadi kunci untuk memastikan setiap laporan memenuhi standar," kata Marius. 

Ia juga menekankan pentingnya peran Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam memperketat pengawasan internal.

"Pengawasan yang baik dapat meminimalkan potensi kesalahan, terutama dalam pengelolaan aset," tandasnya. (*)