Pulau Obi dan Bacan Berpeluang Lepas, Halmahera Selatan Bakal Kembali ke Gane

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - 6 Anggota DPRD Halmahera Selatan dari daerah pemilihan (Dapil) III yakni Humein Kiat, Tamrin Hi. Hasim, Masdar Mansur, Kisman Abdullah, Eliya Gebrina Bachmid dan Asis Jainal mendorong DPD RI memperjuangkan pemekaran Pulau Obi dan Bacan sebagai kabupaten/kota tersendiri.

Menurut mereka, usulan pemekaran Kabupaten Pulau Obi dan Kota Bacan telah direkapitulasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai usulan daerah persiapan pemekaran pada 2016 lalu.

Karena itu, jika DPD mampu memperjuangkan dua daerah tersebut dimekarkan pemerintah pusat, maka secara otomatis wilayah Gane akan menjadi ibukota Kabupaten Halmahera Selatan.

"Gane juga dimekarkan sebagai ibukota Kabupaten Halmahera Selatan, "kata juru bicara DPRD Dapil III Humein Kiat dalam agenda silaturahmi Anggota DPRD Halmahera Selatan bersama Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Hasbi Yusuf, Senin (23/12/2024).

Baca juga: Tak Punya Tanah Bangunan, Kekayaan Ketua Fraksi APSI DPRD Halmahera Selatan Irfan Djalil Rp32 Juta

Humein menjelaskan, ibukota kabupaten di Maluku Utara rata-rata berkedudukan di Pulau Halmahera. Mislanya Kota Tobelo yang merupakan ibukota Halmahera Utara.

Di sisi lain, wilayah Gane yang meliputi 7 kecamatan yaitu Gane Barat, Gane Barat Utara, Gane Barat Selatan, Gane Timur, Gane Timur Selatan, Gane Timur Tengah dan Kepulauan Joronga, luas wilayah dan jumlah penduduknya telah memenuhi syarat.

"Jadi Selatan Halmahera itu ada di Gane. Maka Kabupaten Halmahera Selatan adalah Gane. Kami harap DPD bisa dorong ini ke pemerintah pusat, "harapnya.

Politisi PKS ini juga menyatakan, semua masyarakat Gane sangat berharap Halmahera Selatan dikembalikan pada posisinya, yakni Kabupaten yang wilayah dan pusat ibukota-nya ada di Gane.

"Semua punya semangat yang sama, di Bacan semangatnya mereka ingin jadi Kota sendiri, sama halnya di Obi dan kami yang ada di Gane, "pungkasnya.

Merespons hal tersebut, Hasbi Yusuf menyatakan DPD RI secara kelembagaan telah berkoordinasi dengan Kemendagri terkait pencabutan moratorium pemekeran daerah.

Namun karena usulan pemekeran daerah sangat banyak, sehingga ada opsi pencabutan moratorium terbatas.

Di mana, daerah hanya daerah-daerah tertentu yang dianggap layak yang dimekarkan.

"Jadi saya kira kita di DPD juga butuh dukungan dari bawah, dari pemerintah daerah dan DPRD," katanya.

Hasbi menilai, Pulau Obi dan Bacan berpeluang lepas dari Kabupaten Halmahera Selatan.

Paslanya, proses usulan untuk pemekaran sudah didengungkan sejak lama.