DPRD Halmahera Selatan Persoalkan Progres Proyek Kawasan Strategis Ekonomi

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Anggota DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara dari Fraksi Demokrat Perjuangan Masdar Mansur, menyoroti progres proyek pembangunan dan penataan kawasan strategis ekonomi yang baru mencapai 58,42 persen.

Menurut dia, progres ini menunjukan lemahnya Dinas PUPR melakukan pengawasan terhadap kinerja rekanan dalam hal ini PT Cimendang Sakti Kontrakindo.

"Ini akhir tahun loh!, masa pekerjaan dari Oktober 2023 sampai sekarang baru 58,42 persen sebagaimana data yang disampaikan Kepala Dinas PUPR. Kami persoalkan ini, "tegas Masdar, Senin (30/12/2024).

Dikatakan, alasan Dinas PUPR bahwa ada masalah pembebasan lahan dan perencanaan sehingga progres pekerjaan tidak maksimal, bukan kendala utama.

Baca juga: Warning! Para Kapus di Halmahera Selatan Diminta Tidak Terbitkan SK Bodong untuk Seleksi PPPK 2024

Masdar justru menduga Dinas PUPR tidak siap menuntaskan proyek, yang menelan anggaran Rp 84 miliar lebih tersebut.

"Ini karena rekanan lambat kerja. Karena dinas terkait dan PUPR tidak mau mencari jalan keluarnya. Ini proyek Multiyears loh, " sesalnya.

Masdar juga menyoroti ada tambahan waktu kerja terhadap rekanan pada tahun 2025. Dia berharap, semua kendala diselesaikan secepat mungkin.

"DPRD tentunya tidak menginginkan proyek pemerintah yang mangkrak. Karena yang rugi itu daerah dan berdampak kepada masyarakat, "pungkasnya.

Diketahui, proyek pembangunan penataan kawasan strategis ekonomi ini masuk dalam salah satu item kegiatan Multiyears yang dikerjakan oleh PT Cimendang Sakti Kontrakindo dengan nilai anggaran sebanyak Rp 84 miliar lebih.

Plt Kepala Dinas PUPR Halmahera Selatan M Idham Pora mengatakan, ada beberapa kendala yang dialami sehingga memasuki akhir tahun 2024 ini progres proyek tersebut baru mencapai angka 58,42 persen.

"Kendalanya seperti saya sampaikan sebelumnya, yaitu pembebasan lahan. Hal ini yang mengganggu kerja-kerja rekanan. Jadi bisa dibilang (progres) masih jauh dari target, "ujarnya, Senin (30/12/2024).

"Tapi kalau untuk dua item kegiatan Multiyears, yaitu pembangunan jalan dan jembatan serta pelabuhan semut, itu saya belum cover progresnya, "sambungnya.

Idham menjelaskan, dalam proyek pembangunan dan penataan kawasan strategis ekonomi, terdapat tiga sub kegiatan yaitu pembangunan pendistrian jalan, penataan kawasan Pantai Labuha, serta pembangunan Pasar Babang.

Di mana secara keseluruhan progres keuangannya sudah mencapai 57,5 persen atau Rp47 miliar dari total anggaran Rp 84 miliar lebih.

"Sisa anggaran yang belum cair Rp 36 miliar lebih. Pekerjaan dibayar sesuai progres," ungkapnya.

Menurut Idham, Pemkab Halmahera Selatan melalui Dinas PUPR akan memberi tambahan waktu kepada setiap rekanan kerja kegiatan Multiyears hingga 2025.

Baca juga: Dit Reskrimum Polda Maluku Utara Tangani 1.556 Kasus Sepanjang 2024

Karena dalam perjanjian kontrak kerja, ada peristiwa konsiniyasi yang harus dijalankan supaya setiap proyek yang dikerjakan dapat dituntaskan.

"Jadi ini proyek kan ada kendala lahan yang dalam perencanaannya tidak tepat."

"Misalnya karena masalah lahan, sehingga pekerjaan tertunda berbulan-bulan. Nah kalau dia tertunda 7 bulan, maka tambahan waktunya 7 bulan, "paparnya. (*)