Akademisi Sebut Tidak Etis Jika Eks Wakil Rakyat Minta Pemkab Morotai Bayar Tunggakan Gaji

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Sejumlah mantan anggota DPRD Pulau Morotai, mulai menyerang Pemerintah Daerah di media sosial (Medsos).

Yang mana mereka meminta dibayar tunggakan gaji oleh Pemkab Pulau Morotai, Maluku Utara sewaktu aktif sebagai wakil rakyat.

Walhasil, permintaan tersebut tuai sorotan netizen, tidak terkecuali Pengamat Publik Parto Sumtaki. 

Bagi Parto, perdebatan tentang hak-hak atau tunjangan pejabat di Medsos sangat tidak etis.

Baca juga: Kronologis Kecelakaan Ambulans Bawa Jenazah di Halmahera Timur

"Saya sebetulnya menyayangkan sikap-sikap yang diambil oleh beberapa mantan anggota DPRD, yang menyampaikan itu di Medsos."

"Saya sebetulnya alegeri melihat sikap-sikap eks pejabat yang menunjukan bahwa tidak ada kebijaksanaan dalam cara berpikir mereka, sangat tidak etis loh!, "kesal Parto, Kamis (9/1/2025).

Karena sebetulnya, lanjut dia, problem seperti ini jauh sebelumnya sudah harus diselesaikan di internal lembaga. 

Dan publik tidak harus dilibatkan di dalam percakapan semacam ini, yang kita tidak tahu siapa yang salah dan benar. 

"Kita hanya ingin pastikan bahwa kinerja itu penting loh, kita bisa ukur, bisa validasi hal-hal yang berhubungan dengan itu (kinerja)."

"Misalnya kinerja mereka selama mereka masih menjadi anggota dewan aktif, juga menurut saya kalau dikasih rapor itu pasti nilainya rendah, rapor merah, "cetusnya.
 
Sehingga ia menyarankan, kepada Pemkab Pulau Morotai harus memiliki opsi untuk memilah mana yang lebih penting untuk diselesaikan lebih dulu. 

Yang pasti, kata Parto, gaji PPPK, jasa medis, maupun TPP yang paling penting untuk diselesaikan lebih dulu dari.

Ketimbanb memberikan tunjangan anggota DPRD aktif, maupun tunggakan gaji para eks anggota DPRD. 

"Saya pastikan eks anggota DPRD maupun anggota DPRD terpilih hari ini tidak mungkin lapar kok!, "sindir Parto.

Baca juga: Minta Pohon Pelindung di Jalan Menuju Bandara Babullah Ternate Ditebang

"Sebetulnya saya merindukan secara kelembagaan, misalnya Pimpinan DPRD mengatakan kami tidak perlu didahulukan."

"Pemerintah segera dahulukan bayar gaji PPPK dan jasa medis, maupun TPP."

"Jadi saya tantang tiga pimpinan DPRD untuk menyampaikan hal itu, supaya benar-benar mereka ini adalah pejabat publik yang memiliki kebijaksanaan, "pungkas Parto. (*)