Penerimaan SIPSS 2025 Polda Maluku Utara Dibuka, Berikut Kuota dan Cara Daftarnya

TRIBUNTERNATE.COM - Penerimaan Polri jalur Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau SIPSS tahun 2025 telah dibuka.

Penerimaan dibuka mulai 13 Januari hingga 20 Januari 2025 melalui website resmi Polri www.penerimaan.polri.go.id .

Perihal tersebut disampaikan Karo SDM Polda Maluku Utara Kombes Pol Ali Wardana, Selasa (14/1/2025).

Dikatakan, rekrutmen ini merupakan penerimaan calon Perwira Polri untuk menjadi Perwira Pertama Polri dengan pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA) melalui pendidikan pembentukan SIPSS.

Baca juga: Cara Lapor Pajak SPT Tahunan 2024 di pajak.go.id, Pilih Jenis SPT hingga Isi e-Filling

“Dengan waktu yang singkat tersebut, kami mengajak putra-putri terbaik Maluku Utara yang berminat bergabung dengan institusi Polri segera mendaftarkan diri,” jelasnya.

Lebih lanjut Kombes Pol Ali menjelaskan, penerimaan ini dikhususkan kepada peserta yang sudah lulus jenjang pendidikan S1, D4, dan S2 berbagai jurusan.

"Untuk jenjang S1 terdapat 17 jurusan yang dibuka dalam penerimaan ini, kemudian jenjang S2 terdapat 11 Jurusan dan untuk D4 Teknik Elektro dengan program studi terakreditasi minimal B,” katanya.

Persyaratan lengkap dapat di cek secara online melalui link resmi www.penerimaan.polri.go.id .

"Dalam penerimaan SIPSS tahun ini, jumlah Kuota didik seluruh Indonesia sebanyak 140 orang, untuk itu kami mengajak putra-putri terbaik Maluku Utara yang memenuhi persyaratan segera mempersiapkan diri dan mendaftar,” pintanya.

Baca juga: Bupati Halmahera Timur Harap RIPPM PT Sumberdaya Arindo Utamakan Kebutuhan Masyarakat

Ia menegaskan, Polda Maluku Utara dalam penerimaan Polri berkomitmen untuk melaksanakan sesuai dengan prinsip BETAH yakni Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis.

"Saya mengimbau seluruh Masyarakat Maluku Utara untuk tidak mudah percaya oknum yang dapat menjanjikan Kelulusan, karena yang dapat menjamin kelulusan hanyalah doa dan usaha,” katanya.

“Apabila ada yang menjadi calo yang merugikan masyarakat, baik itu sipil maupun oknum anggota Polri tentunya akan kami tindak tegas sesuai peraturan yang berlaku,” tandasnya. (*)