DPRD Halmahera Selatan Minta Agensi Sediakan Kapal Pengangkut BBM yang Layak

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Yulianto Tiwouw, meminta pihak terkait menertibkan kapal pengangkut BBM subsidi jenis minyak tanah di Pulau Obi.

Menurut dia, pihak agensi dan Pertamina harus segera menyediakan kapal sesuai  standar operasional.

Menurut Yulianto, hal itu perlu dilakukan agar menjamin keselamatan pengangkutan BBM, mencegah pencemaran lingkungan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Baca juga: Fans Man United Ogah Kehilangan Alejandro Garnacho, Fans Chelsea Juga Ogah Terima Winger MU

“Penyediaan kapal yang memenuhi standar operasional adalah kewajiban mutlak bagi agen BBM. Ini bukan sekadar urusan bisnis, tetapi menyangkut keselamatan publik dan kepentingan lingkungan hidup,” imbuh Yulianto, Jumat (24/1/2025).

Politisi Partai Hanura ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Pulau Obi. Di mana, kapal-kapal pengangkut BBM yang tidak memenuhi standar masih digunakan.

Yulianto menegaskan, situasi ini menciptakan risiko besar, termasuk potensi kecelakaan laut dan kerusakan lingkungan yang sulit diperbaiki.

“Jika terjadi insiden, siapa yang akan bertanggung jawab ? Kerusakan lingkungan tidak bisa dipulihkan dengan mudah. Karena itu, Pertamina dan agen BBM harus segera bertindak,” tegasnya.

Lebih lanjut Yulianto menekankan, efisiensi bisnis tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan aspek keselamatan dan pelestarian lingkungan.

Baca juga: Fans Chelsea Mulai Pasrah Terima Kedatangan Garnacho dari Man United: Transfer Paling Tidak Penting

Ia pun menjelaskan ketersediaan kapal pengangkut BBM yang layak merupakan langkah penting memastikan distribusi energi ke masyarakat Pulau Obi berjalan lancar tanpa menambah risiko.

Di sisi lain, DPRD Halmahera Selatan juga berencana mengadakan rapat bersama Pertamina dan agen penyalur BBM untuk membahas penyelesaian masalah ini secara menyeluruh.

“Kami akan memanggil seluruh pihak terkait untuk berdiskusi dan mencari solusi konkret. Masalah ini harus segera diselesaikan demi kepentingan masyarakat dan perlindungan lingkungan,” tandas Yulianto. (*)