Kejari Halmahera Selatan Belum Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi BPRS

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Kajari Halmahera Selatan, Maluku Utara Ahmad Patoni upkap alasan mengapa pihaknya belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi di BPRS Saruma Sejahtera.

Menurut dia, saat ini penyidik masih melakukan pendalaman penyidikan atas kasus yang ditangani sejak awal 2023 tersebut.

"Yang jelas kita masih pendalaman dulu, apakah keputusannya seperti apa, nanti kita putuskan, "kata Ahmad, Jumat (7/2/2025).

Dalam waktu dekat pihaknya memeriksa saksi ahli, untuk menggali bukti-bukti baru. setelah itu dikonsultasikan ke Kejati Maluku Utara.

Baca juga: Pempus Pangkas Anggaran Halmahera Selatan Rp 127 Miliar, Begini Kata Bassam Kasuba

"Pendalaman ini salah satunya pemeriksaan ahli keuangan negara. Nanti kita konsultasikan lagi ke Kejati, "ungkapnya.

Ahmad juga membantah informasi yang mengatakan kasus ini akan dihentikan, karena sudah ada pengembalian kerugian negara.

Baca juga: Irjen Pol Midi Siswoko Ungkap Penyebab Maluku Utara Minim Akpol

Ia juga menanggapi pernyataan Indonesia Anti Coruption Network (IACN), yang meminta Kejari Halmahera Selatan menjerat para terduga pelaku dengan Undang-undang perbankan.

"Kalau perbankan, kita kasi kan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dong, penydiknya OJK dong, karena bukan Tipikor."

"Kalau mau perbankan kita limpahkan ke sana (OJK). Sementara Kejaksaan itu hanya (menangani) Tipikor, "tandas Ahmad. (*)