Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Sofifi

Desak Pj Gubernur Maluku Utara Naikkan Status Jalan Galela-Loloda

DPRD Maluku Utara mengusulkan peningkatan status jalan Galela-Loloda dari jalan kabupaten menjadi jalan nasional

Penulis: Sansul Sardi | Editor: Munawir Taoeda
Istimewah
INFRASTRUKTUR: Ketua Fraksi PDIP DPRD Maluku Utara Said Banyo. Ia mengusulkan peningkatan status jalan Galela-Loloda, dari jalan kabupaten menjadi jalan nasional. 

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pj Gubernur Maluku Utara Samsuddin A Kadir didesak segera mengusulkan peningkatan status jalan Galela-Loloda, dari jalan kabupaten menjadi jalan nasional.

"Saat ini, di ruas jalan tersebut masih terdapat dua status kepemilikan, yakni milik kabupaten dan provinsi."

"Namun, pada kenyataannya, masyarakat kerap mengeluhkan kondisi jalan yang cepat rusak, "tegas Ketua Fraksi PDIP DPRD Maluku Utara Said Banyo dalam rapat paripurna, Kamis (6/3/2024)."

Lebih lanjut, Said menyoroti kondisi infrastruktur di wilayah Loloda, khususnya dari Desa Igo hingga Desa Salu yang hingga kini belum menyentuh pengaspalan.

Baca juga: Nahkodai KKSS BPD Ternate 2025-2030, Ini Program Prioritas Andi Amir

Menurut Said Banyo, pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut sangat sulit dilakukan.

"Selain itu, ada juga permasalahan kurangnya infrastruktur moda transportasi laut. Contohnya, di Pulau Rao, yang sudah berstatus sebagai kecamatan, tetapi hingga kini belum memiliki satu pun pelabuhan."

"Kami meminta agar Pak Pj Gubernur segera memerintahkan Dinas Perhubungan untuk merekomendasikan pembangunan pelabuhan di Pulau Rao, "tambahnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Bentrok Pesta Joget di Desa Fluk Halmahera Selatan, Pria 25 Tahun Tewas

Dalam rapat yang sama, anggota DPRD Maluku Utara Maria Selfi juga mendesak Samsuddin A Kadir agar bantuan anggaran hibah untuk rumah ibadah tidak lagi direalisasikan di anggaran akhir tahun .

"Jika pencairan hibah untuk rumah ibadah, baik masjid maupun gereja, kembali dilakukan di akhir tahun seperti tahun sebelumnya, ada kemungkinan sebagian dana tidak tersalurkan."

"Jika itu terjadi lagi, masyarakat akan menilai kami (DPRD) sebagai pembohong karena tidak mampu memperjuangkan bantuan tersebut, "tutur Maria. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved