Manajemen Ketahanan Pangan Pemkab Halmahera Barat Disorot

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara menyoroti manajemen ketahanan pangan Pemkab Halmahera Barat, yang hingga saat ini belum mencapai target 11 persen.

Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara Tri Wibowo Aji menekankan, pemerintah daerah harus memiliki cadangan ketahanan pangan untuk menghadapi situasi darurat, seperti bencana alam.

"Saya sudah mengingatkan Pak Bupati James Uang, bahwa daerahnya harus memiliki cadangan pangan."

"Terutama karena sering terjadi bencana seperti letusan Gunung Ibu, "ujar Tri Wibowo Aji, Rabu (12/3/2025).

Baca juga: Brahim Diaz Ogah Selebrasi saat Gol ke Gawang Man City, Fans Skuat Pep Salfok Terlanjur Malu

Menurutnya, stok pangan yang disiapkan pemerintah daerah sangat penting, terutama bahan pokok seperti beras.

"Meski Pemprov Maluku Utara sudah memiliki cadangan, jumlahnya masih terbatas."

Baca juga: Genjot PAD, DPRD Setuju Geopark Ternate Jadi Wisata Nasional

"Oleh karena itu, pemerintah daerah juga harus mengambil peran dalam menyediakan stok pangan yang memadai, "jelasnya.

Karenanya pihaknya berharap Pemkab Halmahera Barat segera menyiapkan strategi kebijakan, terkait ketahanan pangan."

"Hal itu (ketahanan pangan) agar masyarakat lebih terlindungi dalam kondisi darurat, "tanfasnya. (*)