Ketua MK Suhartoyo Ingatkan Bawaslu Taliabu untuk Tidak Berpihak

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Sidang pemeriksaan lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (Pemilu) Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu tahun 2024 pada Jumat (14/2/2025), kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sidang ketiga untuk perkara nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 beragendakan mendengarkan keterangan para saksi/ahli, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan.

Persidangan digelar di ruang sidang panel 1, gedung II MK oleh para Hakim yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo.

Dengan didampingi dua anggota yakni Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. 

Baca juga: Chelsea Benar-benar Diragukan 4 Besar gegara Ini, Paul Merson: Cole Palmer dan Nkunku Kena Dampak

Pihak pemohon menghadirkan Aswanto dan Bambang Eka Cahya Widodo sebagai ahli, serta Moch. Fachtoni Idris dan Ishalik sebagai saksi ahli.

Sementara pihak terkait (Paslon nomor urut 01 Sashabila Widya L. Mus - La O de Yasir) menghadirkan saksi Kisman Djannu, La Ade, dan Rajiju Umawaitina serta Saksi ahli Sultan Alwan.

Adapun termohon (KPU Pulau Taliabu) menghadirkan Rudhi Acshoni sebagai ahli serta Nur Hidayat Sardini, Sufardioni Anifi, dan Sumardin La Maniu sebagai saksi.

Ketua MK Suhartoyo menyampaikan, biasanya dalam persidangan para pihak terkait dan KPU selalu mengatakan semua proses berjalan lancar dan aman, tentunya berbeda keterangan dari pihak pemohon.

"Jadi Bawaslu itu sebenarnya adalah wasit yang seharusnya tidak boleh bersikap berdasarkan kepentingan, ya kepentingannya itu semata mata untuk menegakkan keadilan dan menyampaikan apa yang terjadi sesungguhnya, nah itulah Bawaslu."

Pimpinan sidang mengingatkan Bawaslu bersikap netral, seperti halnya Mahkamah Konstitusi menyikapi persoalan pemilukada. 

Pimpinan menyampaikan setelah mendengarkan keterangan La Ade, saksi dari pihak terkait soal kejadian di TPS 02 desa langganu yang didalilkan oleh pemohon adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

La Ade menyampaikan semua proses berjalan lancar dan tidak ada catatan catatan khusus yang terjadi sampai perhitungan selesai dan ditandatangani oleh para saksi Paslon.

Bambang Eka Cahya Widodo menjelaksan pada perkara ini juga terdapat persoalan terkait pemilih yang tidak terdaftar dalam TPS, namun menggunakan hak pilih.

Sehubungan hal ini, Bambang menilai perlu memperhatikan beberapa hal bahwa bagi pemilih yang pindah memilih harus menyertai surat pindah memilih sebagai syarat agar dapat memberikan suara di TPS pindahan yang dituju.

"Persoalannya ada pemilih menggunakan KTP sesuai domisili, namun tetap harus dilakukan pemeriksaan DPT oleh KPPS pada TPS agar pemilih yang pindah menggunakan hak pilih yang tidak terdaftar tersebut apakah benar terdaftar di DPT atau di TPS lain, bisa jadi KTP ada di satu tempat, tetapi yang bersangkutan terdaftar di TPS lain."

"TPS setempat tidak memberikan hak pilih pada yang bersangkutan bisa jadi juga pemilih itu menggunakan hak pilih di TPS tempat hak pilih sekarang dan terdaftar."

"Ini akan menjadi problem karena jika DPT tidak dicek online maka peraturan KPU dapat menimbulkan pemilih ganda, "jelas Bambang.

Akibatnya, lanjut Bambang Eka Cahya Widodo muncul perdebatan status suara sah dan tidak sah.

"Mestinya harus mengacu pada PKPU agar tidak muncul penafsiran yang berbeda-beda yang menimbulkan keberagaman keputusan suara sah dan tidak sah, "erang Bambang.

Sementara Ahli Pemohon, Aswanto juga mempertegas terkait rekomendasi Bawaslu kepada KPU Pulau Taliabu untuk melakukan PSU pada sejumlah TPS. Namun KPU tidak melaksanakannya.

"Pengabaian terhadap rekomendasi ini adalah wujud nyata pembangkangan terhadap UU Pemilihan dan menjadi kewenangan MK untuk melakukan koreksi, "jelas Aswanto.

Sultan Alwan selaku Ahli yang dihadirkan pihak terkait menegaskan bahwa PSU hanya dapat dilakukan 10 hari setelah pelaksanaan pemilihan. Sedangkan dugaan pelanggaran ini telah melampaui masa 10 hari.

"Maka pelaporan ini sama dengan memaksakannya ke KPU, "terang Sultan Alwan.

Hemat Ahli, berkaitan dengan dalil Kedudukan Hukum Pemohon (pada Perbaikan Permohonan) yang menguraikan dalil pokok berupa: “Akan tetapi Pemohon berpendapat selisih suara tersebut karena Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan pemungutan suara ulang dibeberapa TPS terkait adanya Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan di beberapa TPS…” merupakan dalil yang dapat dikatakan cenderung asumtif, invalid, dan tidak cukup beralasan untuk diposisikan sebagai dalil utama menunda pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, paling tidak karena sejumlah “realitas” tertentu.

Rudhi Acshoni yang dihadirkan termohon sebagai ahli dalam persidangan ini menyebutkan Peraturan Bawaslu 9/2024 tentang penanganan pelanggaran pemilihan.

Menurutnya, rekomendasi yang disampaikan Bawaslu tersebut (PSU) wajib ditindaklanjuti 7 hari setelah diterimanya rekomendasi.

Lebih jelas dikatakan dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU 15/2024 tentang tata cara tindak lanjut penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan disebutkan dalam menindaklanjuti rekomendasi perlu dilakukan telaah hukum.

Artinya harus memperhatikan keterpenuhan unsur dan dalam konteks perkara ini secara prosedur KPU telah memenuhi ketentuan tersebut.

“Namun perlu dicermati lagi, PSU itu ada limitasi maksimalnya, yaitu 10 hari setelah pemungutan suara. Sementara rekomendasi dari Bawaslu adalah dua hari sebelum hari terakhir, yakni hari ke-8 baru ada rekomendasi yang disampaikan pada malam hari. Sehingga keesokan harinya sudah masuk hari ke-9 dan hanya tersisa satu hari lagi, "ungkap Rudhi.

Baca juga: Dinas Sosial Maluku Utara Segera Salurkan Santunan Bagi Sejumlah Korban Kecelakaan

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada Selasa (14/1/2025), pemohon mengajukan pembatalan keputusan KPU Pulau Taliabu nomor 188 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu 2024.

Pemohon menyebutkan perolehan suara setiap pasangan calon, yakni Paslon nomor Urut 01 Sashabila Widya L. Mus-La O de Yasir (Pihak Terkait) mendapatkan 14.769 suara, pemohon mendapatkan 13.546 suara, dan Paslon Nomor Urut 03 Abidin Jaaba-Dedy Mirzan mendapatkan 6.438 suara.

Berdasarkan rekomendasi Bawaslu, pemohon mendalilkan adanya banyak pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama dan/atau berbeda dan ada pula pemilih yang tidak berhak memilih tetap menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS. (*)