Graal Taliawo
Pengelolaan Minerba di Maluku Utara Jadi Perhatian DPD RI
"Nantinya dalam RUU Minerba, kita memasukan seberapa besar hilirisasi dan sejauh mana pemanfaatannya, "kata Ketua Komite II DPD RI Badikenita Sitepu
Penulis: Randi Basri | Editor: Munawir Taoeda
TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Pengelolaan mineral dan batubara (minerba) di Maluku Utara, menjadi perhatian Komite II DPD RI.
Untuk mengawal itu, Ketua komite II DPD RI Badikenita Br Sitepu, bersama rombongan rapat bersama sejumlah instansi.
Baik perangkat daerah ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Maluku Utara yang berhubungan dengan pengelolaan minerba.
Tak hanya itu, ada juga sejumlah instansi vertikal hingga perusahaan yang bergerak di sektor serupa ikut hadir.
Baca juga: Minta Kepala Daerah Evaluasi Camat dan Kades di Taliabu yang Tak Ikut Musrenbang
Badikenita usai pertemuan mengatakan, kunjungan ini untuk menguatkan dan menginventarisasi materi Rancangan Undang-undang tentang miberba.
"Nantinya dalam RUU kita memasukkan seberapa besar hilirisasi, dan sejauh mana pemanfaatannya."
"Serta memeriksa dana bagi hasil (DBH) dengan adanya kegiatan investasi itu, "ucapnya dalam keteranganya diterima TribunTernate.com, Selasa (18/2/2025).
Terpisah, Graal Taliawo mengatakan selain untuk menguatkan materi RUU minerba, tujuannya untuk mengawal agenda hilirisasi di daerah-daerah industri, salah satunya di Maluku Utara.
"Pemerintah pusat pasti punya kepentingan dalam investasi. Namun Maluku Utara juga punya kepentingan tehadap dampak positif dari agenda investasi, "kata Graal Taliawo.
Menurutnya, sudah 10 tahun kegiatan hilirisasi yang dilakukan pemerintah, sehingga itu perlu dikawal. Maka untuk mengawal itu, perlu dibuat regulasinya.
Baca juga: Harga Minyak Tanah di Taliabu Naik Bervariasi, Ada Rp 17 Ribu per Liter
Pj Gubernur Maluku Utara Samsuddin A Kadir mengatakan, pihaknya hanya pelaksana keputusan politik yang bernaung di bawah peraturan perundang-undangan.
Selama peraturan perundang-undangan tidak mengatur suatu ketentuan, pihaknya tidak wajib melaksanakannya meski itu baik.
"Kadang-kadang hal yang baik itu bisa karena kebijakan kita melakukannya, bisa juga kita tidak melakukan karena kita menganggap itu tidak ada salahnya, "pungkansya. (*)
Soroti Penangkapan 11 Warga Halmahera Timur, Graal Taliawo: Polisi Jangan Jadi Tameng Korporasi |
![]() |
---|
Safari Politik ke Halmahera Barat, Warga Sampaikan Berbagai Persoalan ke Graal Taliawo |
![]() |
---|
Safari Politik Kerja ke Beberapa Kementerian, Dr. Graal Minta Atensi Lebih untuk Pembangunan Malut |
![]() |
---|
Di Sidang Paripurna DPD RI, Dr. Graal Minta Pemerintah Atensi Tiga Isu Ini di Maluku Utara |
![]() |
---|
Graal Taliawo Harap Gubernur Malut Sherly Laos Bisa Ajak Bupati dan Wali Kota Temui Kabinet Presiden |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.