DPRD Maluku Utara Bertemu PT IWIP, Ini yang Dibahas

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– DPRD Maluku Utara menggelar pertemuan dengan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Jakarta beberapa hari lalu.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis, termasuk isu lingkungan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan.

Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray, menegaskan salah satu fokus utama diskusi adalah permasalahan lingkungan.

Baca juga: Wali Kota dan Wawali Kota Tidore Muhammad Sinen - Ahmad Laiman Ikut Gladi Pelantikan

"IWIP telah menugaskan tim penelitian ITB menyelidiki kondisi sungai. Menurut mereka, tidak ada limbah yang mengalir ke sana. Mereka juga mengundang kami turun langsung ke lapangan guna melihat kondisi sesungguhnya," ujar Iqbal Ruray, Selasa (18/2/2025).  

Selain isu lingkungan, lanjut Iqbal, DPRD juga menyoroti dampak pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah sebesar 50 persen.

Dengan keterbatasan dana tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan PAD dari sektor usaha, terutama perusahaan besar seperti PT IWIP.  

"PAD perlu digenjot agar mampu menutupi kebutuhan belanja daerah yang sudah ditetapkan. Pajak daerah, seperti pajak air permukaan, kendaraan bermotor, dan alat berat, harus dibenahi agar kontribusinya lebih maksimal," jelasnya.

Baca juga: Sekda Ternate : Pembangunan Lanjutan Dermaga Pulau Hiri Masuk APBD 2025

Dalam pertemuan itu, Iqbal mengatakan, DPRD meminta PT IWIP untuk lebih transparan dalam menyampaikan data terkait kontribusi mereka terhadap PAD Maluku Utara.

PT IWIP pun merespons positif permintaan tersebut dan dalam waktu dekat, DPRD akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi perusahaan.  

Selain membahas aspek ekonomi, pertemuan juga menyinggung upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta peningkatan akses masyarakat lingkar tambang terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

"IWIP akan membuka peluang bagi UMKM lokal untuk terlibat dalam distribusi pangan di area perusahaan. Setelah gubernur dan bupati Halmahera Tengah resmi dilantik pada 20 Februari ini, kami akan kembali bertemu dengan mereka untuk membahas lebih lanjut," kata Iqbal.

Baca juga: Renato Veiga Tidak Dibuang Enzo Maresca, Bos Chelsea Malah Berjasa Besar untuk Bek Juventus

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) IWIP untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Maluku Utara.  

Saat ditanya apakah ada pembahasan lanjutan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkait optimalisasi PAD dari sektor pertambangan, Iqbal mengaku bahwa koordinasi antara DPRD dan Pemprov masih menjadi tantangan.

"DPRD tidak bisa bekerja sendiri jika tidak mendapatkan informasi yang cukup dari pemerintah daerah. Koordinasi dengan Pemprov perlu ditingkatkan agar optimalisasi PAD dari sektor pertambangan benar-benar dapat terealisasi," pungkasnya. (*)