Proyek Jalan Pulau Makian Tak Tuntas, Eksistensi 4 Anggota DPRD Halmahera Selatan Dipertanyakan

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku Utara Mursal Hamir, mempertanyakan eksistensi 4 anggota DPRD Halmahera Selatan dari daerah pemilihan (Dapil) II.

Ia menilai, mereka sejauh ini cenderung tidak tegar memperjuangkan kepentingan masyarakat Makian dan Kayoa.

Yang mana salah satunya pembangunan jalan hotmix di Kecamatan Pulau Makian.

"DPRD adalah depresentasi rakyat yang memiliki kewenangan penuh, mengontrol dan mengawasi setiap kebijakan dan program pemerintah daerah."

Baca juga: Idham Pora Dinilai Bohong Soal Pembangunan Jalan Hotmix Pulau Makian Halmahera Selatan

"DPRD juga sebagai wakil rakyat, harusnya menjadi mata dan telinganya rakyat yang mengeluh dan menderita akibat kebijakan pemerintah yang tidak terkontrol, "ujar Mursal, Jumat (21/2/2025).

Selaku masyarakat Pulau Makian, Mursal menyatakan 4 anggota DPRD tersebut minim peran terhadap masalah infrastruktur.

"Akibat minimnya peran dan fungsi kontrol saudara Muslim Hi. Rakib, Gufran Mahmud, Fadila Mahmud dan Iwan Nan yang saat ini aktif duduk di kursi parlemen sebagai perwakilan dari masyarakat Makian-Kayoa, berimbas pada proyek jalan hotmix Pulau Makian yang terancam mangkrak, "ungkapnya.

"Karena atas nama masyarakat Pulau Makian, kami sangat kecewa dengan mereka, "sambungnya.

Sebagai anggota DPRD yang sudah terpilih berulang-ulang kali, Mursal menyebut semestinya ada progres signifikan dalam mengawal aspirasi masyarakat.

Baca juga: Desak Proyek Jalan Hotmix Pulau Makian Halmahera Selatan Segera Dikerjakan

Apalagi proyek jalan hotmix Pulau Makian yang menyedot APBD Halmahera Selatan sekitar Rp 7,7 miliar lebih tapi tak kunjung tuntas meski dikerjakan dari tahun 2023 lalu.

"Bagi kami, 4 anggota DPRD ini tidak memiliki prestasi apa-apa selama duduk di kursi DPRD belasan, bahkan ada yang puluhan tahun tapi tidak ada kerja nyata."

"Untuk apa kalian turun melakukan reseses penyerapan aspirasi masyarakat, jika yang sudah dilaksanakan dan terancam terbengkalai saja kalian tidak bisa kawal, "tandasnya. (*)